Panggung Anies di Milad PKS, Singgung Pejabat Rangkap Jabatan hingga Menjelma Seperti Pedagang

TRIBUN-MEDAN.COM - Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menyinggung pejabat yang membuat aturan untuk kepentingannnya sendiri di acara Milad ke-21 Partai Keadlian Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5). 

Anies mengatakan institusi politik seharusnya melayani masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. 

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, banyak pejabat pemerintah yang menjelma seperti pedagang, membuat aturan demi kepentingan pribadi. 

Dirinya berharap para pejabat pemerintah dapat membedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan rakyat. 

"Negara dengan institusi politik yang melayani semua, yang menjunjung tinggi pilar demokrasi dan memberikan kewenangan kepada pemerintahan agar saling mengawasi, saling menyeimbangkan," kata Anies dilansir dari liputan tim Kompas TV, Sabtu (20/5/2023).

"Negara yang seperti ini akan kita saksikan tanpa konflik kepentingan. Misalnya, yang seperti ini tidak ada market player yang sekaligus menjadi regulator. Kalau pedagang ya pedagang saja. Jangan pedagang sekaligus pejabat dan pembuat aturan."

"Apalagi membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya."

Selain itu, Anies Baswedan juga menyoroti banyaknya pejabat pemerintah yang memiliki jabatan bertumpuk-tumpuk.

"Dan juga tidak kemudian serba rangkap jabatan yang bertumpuk-tumpuk," sambung Anies.

Juga memastikan meritokrasi berjalan dalam pemerintahan bukan memberikan keistimewaan pada keluarga. Negara dengan institusi yang melayani ini cenderung menjunjung tinggi "rule of law."

"Sehingga yang dilakukan adalah memperkuat cabang hukum agar independen dan terbebas dari intervensi politik, transparan dalam mengambil keputusan," tandas Anies. 

JK Kritik Program Pembangunan Pemerintah Jokowi

Di sisi lain, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik program pembangunan Jokowi. JK  menyindir pembangunan jalan di Indonesia yang dinilai tidak adil kepada masyarakat.

Menurutnya pemerintah tidak boleh hanya fokus membangun jalan tol yang berbayar.

Hal tersebut disampaikan JK saat memberikan orasi politik di hadapan ribuan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam acara milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Awalnya, JK menyoroti viral jalan rusak yang dibagikan masyarakat di media sosial.