Banyak Oknum Jaksa Nakal di Sumut, Ini Daftarnya, Berikut Respon Kejagung RI

Kala itu, pihak keluarga tersangka narkoba menanyakan kepada jaksa EK, bagaimana kelanjutan perkara yang uangnya sudah disetorkan tersebut. 

Baca juga: Pengakuan Wanita Bersuami yang Ditiduri Kepala Desa Silau Dunia: Dia Janji Ceraikan Istrinya

"Kemarin sudah saya setor ya bu, ini saya setor lagi Rp 5 juta, jadi semuanya Rp 35 juta," kata ibu tersangka kepada jaksa EK. 

Dalam video tersebut, terlihat jaksa EK tidak menyadari bahwa dirinya tengah direkam.

Dirinya hanya mengangguk-anggukkan kepala, sembari mendengarkan ibu tersangka berbicara.

Parahnya lagi, dalam video tersebut, terlihat EK menerima uang pecahan Rp 100 ribu yang diambil dari ibu tersangka dengan tangannya di meja kerja EK.

Baca juga: KPK Periksa Kerugian Negara Proyek Jembatan di Siantar yang Diakali Oknum Jaksa di Kejagung RI

EK bekerja tidak sendiri.

Ia dibantu petugas diduga honorer berinisial B.

Terkait kasus ini, Tribun-medan.com masih berupaya mengonfirmasi Asisten Pengawas Kejati Sumut, termasuk pejabat Kejagung RI.

* Minta usut tuntas kasus di Kejari Batubara

Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Sumut didesak mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oknum jaksa Kejari Batubara berinisial EK.

Dugaan pemerasan ini terbongkar atas rekaman video yang ada pada keluarga tersangka narkoba.

Menurut informasi, keluarga tersangka narkoba dimintai uang hingga Rp 80 juta oleh oknum jaksa Kejari Batubara. 

"Dugaan (pemerasan) ini harus ditindaklanjuti dan diusut tuntas. Proses hukum harus dijalankan, dan proses pelanggaran etik juga berjalan," kata Pengamat Hukum Sumatra Utara, Redyanto Sidi, Rabu (10/5/2023).

Baca juga: Lakalantas di Toba, Mobil vs Sepeda Motor, Polisi: Pemotor Jalani Operasi Kepala, Ini Kronologinya

Redyanto mengatakan, tindakan dugaan pemerasan itu sangat memalukan dan mencoreng nama baik kejaksaan.

Sehingga, oknum jaksa yang diduga melakukan pemerasan itu harus turut diproses hukum.

Sebab, jika oknum jaksa nakal seperti ini tidak diproses hukum, maka akan berdampak pada upaya pemberantasan narkoba.