Pemko Medan Tertibkan Lapangan Sejati Johor, Warga Sebut Wali Kota Bobby Nasution Arogan

Pemko Medan Tertibkan Lapangan Sejati Johor, Warga Sebut Wali Kota Bobby Nasution Arogan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemerintah Kota Medan melakukan penertibannya Lapangan Sejati, Kecamatan Medan Johor, Rabu (10/5/2023) pagi.

Penertiban lapangan sepak bola ini melibatkan ratusan personel Satpol PP dan berakhir ricuh dengan masyarakat.

Menurut Ketua Persatuan Olahraga (Por) sejati, Hans Silalahi, selaku pengelola lapangan tersebut, pihak pemerintah Kota Medan secara arogan melakukan penertiban tersebut.

"Tadi datang kemari Satpol PP bersama dengan Kadispora, mereka datang kemari membabi-buta menghancurin semuanya di sini mau merampas, arogan," kata Hans kepada Tribun Medan, Rabu (10/5/2023).

Ia mengklaim bahwa, lapangan sepakbola seluas satu hektar tersebut milik masyarakat dan dikelola oleh Por Sejati sejak tahun 1946.

Namun, di tahun 2010 pihak kelurahan setempat mengeluarkan Surat Kepemilikan Tanah atau SKT kepada Pemerintah Kota Medan.

"Kita pertanyakan Pemko dari mana bisa memiliki tanah ini dasarnya apa. Tahun 2022 baru diketahui ini milik Pemko, kita taulah walikota sekarang pak Bobby itu siapa," sebutnya.

"Sementara 2017 kita menerima uang pelebaran jalan. Kalau memang punya pemko kenapa kita masih terima uangnya Rp 150 juta, dan kita pakai untuk pembangunan kantor, klinik dan koperasi, di sini," sambungnya.

Hans menyampaikan, saat penggusuran tadi para warga yang tidak terima sempat memberikan perlawanan, hingga ada yang terluka.

"Mereka gusur mulai jam 10 tadi sampai jam 1. Ada keos, ada korban anak sekolah, warga dipukuli, ada yang luka - luka," ungkapnya.

Lebih lanjut, dikatakannya seharusnya sebelum melakukan penertiban pemerintah melakukan sosialisasi kepada warga termasuk Por Sejati selaku pengelola lapangan sepakbola.

"Mereka seharusnya sosialisasi dong kepada masyarakat, terhadap Por sejati, apa langkah - langkah, bukan serta merta mengambil dan merampok, ada kekuasaan sesuka hatinya," bebernya.

"Kenapa jaman Eldin, Akhyar, Rahudman nggak di ganggu ini, tiba-tiba 2010 keluar surat SKT, kami taunya 2022,"

"Pihak pemerintah tidak pernah mengasih solusi atau pun duduk bersama dengan Por Sejati, belum pernah, hanya kekuasaan di sini," sambungnya.