Jusuf Kalla Kena Skakmat usai Kritik Jokowi Campuri Pilpres, PPP Ungkit Perannya di Pilpres 2019

TRIBUN-MEDAN.COM – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) langsung membalas kritikan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla atau JK kepada Presiden Joko Widodo.

Kritikan Wapres RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) pada Presiden Joko Widodo agar tak mencampuri urusan Pilpres 2024 dibalas oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

PPP lantas mengungkit peran Jusuf Kalla dalam Pilpres 2019 saat Presiden Joko Widodo maju untuk periode kedua bersama Maruf Amin.

Padahal di saat yang sama, JK menjabat sebagai wakil presiden.

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi alias Awiek menanggapi hal tersebut.

Dikutip dari Tribunnews, Awiek mengatakan bahwa JK pada Pilpres 2019 berperan sebagai Dewan Penasihat TKN Jokowi-Maruf Amin.

Ia pun mempertanyakan apakah hal itu bisa disebut juga sebagai cawe-cawe atau ikut campur urusan Pilpres.

"Pak JK tahun 2019 sebagai Wapres sekaligus menjadi dewan penasehat TKN Jokowi-Ma'ruf Amin. Apakah juga dapat dimaknai cawe-cawe untuk penggantinya di posisi Wapres?" kata, Senin (8/5/2023).

Ditambahkan oleh Awiek, ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengakhiri masa jabatannya di tahun 2004 dan maju lagi pada periode berikutnya, tentu mengurus urusan pencalonan.

"Sekedar mengingatkan, ibu Megawati itu waktu mengakhiri jabatan di 2004 dan maju lagi untuk periode berikutnya, beliau sudah barang tentu mengurus urusan pencalonan berikutnya,"

Awiek lantas berujar bahwa tidak diajaknya satu anggota koalisi dalam pertemuan ketum parpol di istana bukan kali ini saja terjadi.

pertemuan ketua umum partai politik koalisi di Istana dengan tidak mengajak 1 anggota koalisi bukan kali ini saja terjadi, di era sebelum Jokowi juga terjadi meskipun dalam konteks berbeda.

Ia pun menjelaskan, pertemuan Presiden jokowi dengan 6 parpol itu lebih banyak bicara masalag ekonomi, bonus demografi dan middle income trap dan Indonesia emas 2045.

"Kalau kemudian ada yang menyerempet isu politik hal itu tak bisa dihindari. Namanya saja pertemuan ketum parpol," tuturnya.

"Pertemuan itu digelar di malam hari, di luar jam kerja. Sejauh tidak ada UU yang dilanggar ya boleh-boleh saja," sambungnya.