Dugaan Korupsi Anggota DPRD Sumut, Pengamat Minta Masyarakat Jangan Pilih Lagi

Pada tahun 2024, ia berharap masyarakat berpikir ulang untuk memilih para anggota dewan yang diduga melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri.

Jika kehidupan sosialnya berkurang, dan harta bendanya semakin bertanya, sambungnya masyarakat harus cerdas untuk kembali memilih.

"Ke depannya, masyarakat harus cerdas memilih dan sudahi memilih kepada mereka yang selalu memeras uang rakyat. Kan masih ada calon lain yang lebih dari pada sekarang ini," ungkapnya.

Diketahui, realisasi belanja kegiatan sosialisasi peraturan daerah (Sosper) dan kegiatan reses pada Sekretariat DPRD Sumut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut.

Baca juga: Jadi Saksi Korban Sidang Kode Etik AKBP Achiruddin Hasibuan, Ken Admiral Ikut Sidang Secara Daring

Selama tahun 2022, kegiatan Sosper dilaksanakan sebanyak 24 kali dan reses tiga kali oleh masing-masing Anggota DPRD Sumut.

Untuk kegiatan Sosper Anggota DPRD Sumut sebesar Rp 90.260.280.100,00 dari anggaran Rp 97.783.500.000,00.

Kemudian, untuk dana reses sebesar Rp 68.368.097.664,00 dari anggaran sebesar Rp 69.863.185.000,00.

Dalam temuan ini, jumlah belanja yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp 881.642.000,00.

Namun, hasil konfirmasi penyedia hanya Rp 618.847.000,00.

Baca juga: Ahmad Sahroni Sindir Ongku Hasibuan Soal Kasus Anak AKBP Achiruddin Dihentikan: Saya Kurang Paham!

Sehingga terdapat selisih anggaran mencapai sebesar Rp 251.940.300,00.

Terpisah, Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting mengaku, para anggota dewan komplain dengan kinerja Kabag Keuangan, lantaran sudah mengembalikan temuan BPK ini.

"Marah mereka (anggota DPRD) ke Kabag Keuangan DPRD Sumut, karena sudah memulangkan," kata dia, melalui sambungan telepon genggam.

Dirinya heran dengan kinerja Kabag Keuangan DPRD Sumut, Evi Julianti yang tidak mengetahui adanya pemulangan yang dilakukan oleh dewan.