Dugaan Korupsi Dana Reses
Dugaan Korupsi Anggota DPRD Sumut, Pengamat Minta Masyarakat Jangan Pilih Lagi
Pengamat Sosial meminta masyarakat jangan lagi memilih Anggota DPRD Sumut yang terindikasi melakukan dugaan korupsi
Penulis: Satia | Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN.COM,MEDAN- Pengamat Sosial, Agus Suryadi meminta masyarakat untuk tidak lagi memilih Anggota DPRD Sumut yang diduga melakukan korupsi.
Hal ini menyusul adanya tujuh Anggota DPRD Sumut yang diduga mengorupsi dana reses dan dana sosialisasi peraturan daerah (sosper), berdasarkan temuan BPK RI.
"Kalau kita lihat dari aspek sosial, perilaku dan sikap dari para anggota DPRD ini masih sama saja dengan yang sebelumnya," kata dia, melalui sambungan telepon.
Padahal, kata dia para anggota dewan ini seharusnya berkaca pada kasus yang dulu terjadi di Sumut.
Tidak ada, sambungnya pembelajaran bagi anggota DPRD yang duduk setelah dipilih oleh rakyat.
Baca juga: Ditanya Soal Pemecatan, AKBP Achiruddin Hasibuan: Makasih Ya, Bos PT Almira Nusa Raya Berkeliaran
"Ada proses pembelajaran sosial dampak, dan sekarang tidak ada perubahan, kasus lama harusnya bisa menjadi cermin oleh anggota DPRD sekarang," katanya.
Agus menuturkan, harusnya masyarakat berpikir, kenapa kasus korupsi ini masih kembali terjadi dikalangan DPRD.
"Ada apa dibalik ini semua. Kenapa kembali terjadi," jelasnya.
Dirinya prihatin dengan sikap dari para anggota dewan yang masih saja memperkaya diri melalui korupsi ini.
Padahal, jika dilihat dari sektor perekonomiannya, tidak ada anggota dewan yang hidup miskin.
Baca juga: Dugaan Korupsi Rp 2,5 Miliar, Pengamat Pendidikan Sebut Sumut Paling Buruk Pengelolaan Dana BOS
"Kita prihatin luar biasa dengan hal ini. Korupsi ini terjadi di seluruh Indonesia," ungkapnya.
Dengan adanya kejadian ini, masyarakat harus cerdas ke depannya, jangan hanya melihat apa yang diberi saat mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.
"Masyarakat sudah harus cerdas memilih perwakilan rakyat. Jangan pula diiming-imingi terus memilih," ungkapnya.
Korupsi yang terjadi dikalangan wakil rakyat, kata dia sudah mengarah ke pembohong publik. Di mana, para dewan sibuk untuk mencari pemasukan dengan memanfaatkan jabatannya.
"Dengan adanya korupsi ini sudah membohongi publik," ungkapnya.
Baca juga: KPK Lakukan Koordinasi Dengan Itwasum Polri Kumpulkan Data Keuangan AKBP Achiruddin Hasibuan
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Suasana-di-depan-kantor-DPRD-Sumut.jpg)