TERKAIT Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Mahfud MD dan Sri Mulyani Hadir di Komisi III DPR Sore Ini

Setelah itu, pada Sabtu (11/3/2023), Mahfud MD datang ke kantor Kemenkeu untuk menjelaskan transaksi Rp 349 triliun itu bukan merupakan transaksi di Kemenkeu.

“Tapi kami belum menerima suratnya, jadi saya belum bisa komentar karena saya belum melihat,” tutur Sri Mulyani.

Barulah pada Senin (13/3/2023), Kepala PPATK mengirim surat ke Sri Mulyani dengan nomor surat SR/3160/AT.01.01/III tahun 2023.

Dalam surat tersebut terdapat 43 halaman terlampir yang berisi daftar 300 surat, termasuk ada angka Rp 349 triliun.

“Kami sampaikan kepada ibu bapak sekalian angka Rp 349 triliun dari 300 surat yang ada di dalam lampiran surat itu,” ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan dari transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun, hanya Rp 3,3 triliun saja yang berkaitan dengan pegawai Kemenkeu. “Dan itu sudah seperti yang saya sampaikan, sudah ditindaklanjuti ya,” ujarnya setelah rapat kerja bersama Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Senin (27/3/2023).

Menurut Sri Mulyani, yang benar-benar berhubungan dengan Kemenkeu dan menyangkut tupoksi pegawainya ada 135 surat nilainya Rp 22 triliun.

Sri Mulyani berujar, Rp 18,7 triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi yang tidak ada hubungannya dengan Kemenkeu.

Kemudian, pada Rabu (29/3/2023), saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Mahfud berpendapat ada kekeliruan di pihak Sri Mulyani soal data tersebut, karena ditutupnya akses informasi.

Menurut Mahfud, Menkeu baru menerima data itu pada 13 Maret 2023 dari Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Padahal semula, ketika Sri Mulyani bertanya soal transaksi tersebut, bawahannya menjawab tidak ada.

Namun, ketika hal itu ditanyakan kepada Kepala PPATK, kata Mahfud, ternyata ada surat yang dimaksud. Kemudian baru dicari surat yang isinya menyebutkan dugaan TPPU.

Di dalam surat tersebut, terdapat surat yang sudah masuk pada 10 Juni 2009 sampai yang terakhir 11 Januari 2023. Totalnya terdapat 300 surat.

Mahfud menilai kesimpulan Sri Mulyani yang disampaikan di depan Komisi XI DPR RI pada Senin, 27 Maret 2023 itu jauh dari fakta.

Menkopolhukam itu kemudian menyimpulkan bahwa Menkeu tak punya akses terhadap laporan-laporan ini.