PP GMKI Minta KPK Turun Tangan Usut Kasus Penggelapan Pajak Rp 2,5 Miliar di Samsat Samosir

TRIBUN-MEDAN.com, SERGAI - Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk mengusut kasus penggelapan uang pajak di UPT Samsat Pangururan, Kabupaten Samosir. 

"Kasus meninggalnya Bripka Arfan Saragih, anggota Sat Lantas Polres Samosir masih menyisahkan sejumlah tanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, Bripka Arfan ditemukan tewas karena meminum racun sianida. Namun, keluarga menganggap banyak kejanggalan. Selain itu ada kasus penggelapan pajak yang kemudian muncul setelah meninggalnya Bripka Arfan," ujar Pengurus Pusat GMKI Koordinator Wilayah Sumatera Utara-Nanggroe Aceh, Hizkia Silalahi, Jumat (31/3/2023). 

Baca juga: BREAKINGNEWS Kapolres Samosir Diperiksa Propam Polda Sumut, Diduga Buntut Kematian Bripka Arfan

Hizkia menilai KPK perlu turun tangan untuk membongkar kasus korupsi pajak kendaraan di UPT Samsat Pangururan, Samosir yang merugikan masyarakat atau para wajib pajak.

"Perlu untuk memastikan kasus ini diungkap sesuai dengan fakta yang terjadi, sehingga tidak menimbulkan tanya dan hal ini jangan sampai kita abai akan adanya kerugian yang dialami oleh masyarakat dalam kasus ini," tambah Hizkia. 

Bripka Arfan Saragih diduga terlibat penggelapan uang pajak kendaraan bermotor ratusan warga Samosir yang angkanya mencapai Rp 2,5 miliar. 

Namun, lanjut Hizkia, beberapa hari sebelum kematiannya Bripka Arfan Saragih berniat ingin membongkar kasus ini. 

GMKI menduga kasus korupsi tersebut kemungkinan melibatkan sejumlah stakeholder.

Oleh karena itu, KPK perlu membantu membongkar kasus tersebut. 

“Akar dari masalah ini adalah adanya indikasi penggelapan pajak  kendaraan yang dilakukan oleh almarhum dan tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh berbagai stakeholder terkait, maka hal ini perlu menjadi sorotan untuk diusut tuntas.” ujarnya. 

Hizkia mengatakan, isu penggelapan pajak kendaraan perlu disikapi bersama. 

Praktik kotor yang sangat merugikan masyarakat mesti menjaring seluruh pihak yang terlibat. 

“Pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan utama daerah yang seyogianya hasilnya dapat digunakan untuk pembangunan daerah. Oleh karena itu, pihak penegak hukum tidak boleh tutup mata atas kasus ini. Perlu ada penyidikan lebih lanjut atas adanya indikasi penggelapan pajak ini,” ujarnya.

"Sebagaimana diatur dalam UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK; KPK diberikan kewenangan menangani kasus dengan kerugian negara sebesar Rp. 1 miliar. maka berkaca dari kasus ini yang merugikan Negara sebesar Rp. 2,5 miliar, maka saya meminta agar kiranya Komisi Pemberantasan Korupsi dapat turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini, sebab praktik seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja” tambahnya. 

Sebelumnya Bripka Arfan Saragih ditemukan meninggal dunia di tebing curam Dusun Simullop, Desa Siogung Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir oleh sesama rekan polisi pada 6 Februari 2023 lalu.

Menurut keterangan polisi didekat jenazah Bripka Arfan Saragih, ditemukan botol minuman bersoda berwarna keruh yang diduga telah dicampur dengan racun sianida dan botol diduga berisi serbuk racun.