Buruh PT SSN Geruduk Kantor Gubernur, Kehilangan Mata Pencaharian Karena Pemortalan Jalan di Paluta

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Puluhan buruh pabrik kelapa sawit PT Sumber Sawit Nusantara (SSN) di Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta) menggeruduk kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (20/3/2023).

Mereka menuntut hilangnya mata pencaharian lantaran pemortalan jalan yang menjadi akses satu-satunya menuju PT SSN.

Baca juga: Viral Buruh Pelabuhan Terlibat Ribut dan Saling Dorong di Atas Kapal Pelni!

"PT SSN telah menghentikan seluruh operasionalnya karena mengeluarkan Hasil produksi akibat adanya pemortalan Jalan Simpang Brakas yang menjadi akses satu satunya bagi kendaraan yang mengangkut hasil produksi perusahaan akibat portal tersebut," ujar Koordinator Aksi Syaiful Ritonga.

Syaiful mengatakan, hal ini berdampak terhadap hilangnya lapangan pekerjaan warga sekitar yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tenaga kerja bongkar muat tandan kelapa sawit di perusahaan PT SSN.

"Kami memohon kepada Bapak Gubernur Sumatera utara agar memberikan rekomendasi kepada bapak Bupati Padanglawas Utara dalam mengeluarkan keputusan bupati Nomor 551/58/k/2022 harus dilakukan pada asas kekeluargaan," katanya.

Syaiful menuturkan, pihaknya juga meminta Gubernur Sumatera Utara agar mendesak Bupati Paluta untuk meninjau ulang surat keputusan bupati paluta Nomor 551/58/k/2022 tentang pembuatan portal jalan.

"Harusnya peraturan Perundang-undangan di Paluta dilakukan dengan asas keterbukaan mulai dari perencanaan penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka," katanya.

Dikatakan Syaiful, pemasangan portal jangan sampai mangambil alih lapangan pekerjaan karena kesalahan kebijakan.

"Kita memerlukan investasi pabrik kelapa sawit di Paluta. Di sini kami bermohon kepada bapak gubernur agar dapat mempertimbangkan kondisi kami masyarakat Kecamatan Simangambat, pekerja dan buruh tenaga kerja bongkar muat yang sudah 7 tahun kerja di pabrik kelapa sawit PT SSN serta memberikan solusi agar kami semua dapat bekerja kembali agar bisa menyekolahkan anak-anak kami dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami," ungkapnya.

Syaiful mengatakan, penutupan portal juga menjadi faktor meningkatnya inflasi di Paluta.

"Kami bermohon pada Bapak Gubernur Sumatera Utara agar dapat kembali mempertimbangkan portal jalan simpang brakas akibat portal tersebut inflasi (kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan menyeluruh) di Kecamatan Simangambat akan melonjak tinggi," pungkasnya.

Baca juga: Tolak Perppu Cipta Kerja, Partai Buruh Sumut Kirim 50 Kader Aksi di Istana Presiden 14 Januari 2023

Amatan tribun-medan.com di lokasi aksi, Gubernur Edy Rahmayadi tidak menemui warga karena sedang berada di luar kota.

Sementara massa aksi meminta agar pejabat Pemprov Sumut dapat menyampaikan tuntutan mereka.

(cr14/tribun-medan.com)