Gubernur Edy Rahmayadi Ungkap Angka Prevalensi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Sumut

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengungkapkan kondisi stunting di Sumut mengalami penurunan angka prevalensi sebesar 4,7 persen, dari 25,8 persen (2021) menjadi 21,1 persen hingga 2022, berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) 2022. 

Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah mengambil langkah-langkah dalam hal penanganan stunting, serta pengentasan kemiskinan ekstrem secara massif, sejak beberapa tahun terakhir.

Baca juga: BKKBN Catat Satu Juta Lebih Keluarga di Sumut Berisiko Stunting, Ijeck Minta Pemda Tingkatkan Peran

Di antaranya penguatan kegiatan pemberian asupan makanan bergizi hingga program bantuan usaha, perbaikan rumah dan lainnya.

“Kami sedang berusaha menyelesaikan masalah ini. Ada beberapa kabupaten yang masih membutuhkan penanganan yang lebih kuat menurut potensinya. Penanganan stunting ini terus diupayakan baik dari segi pendataan (jemput bola) hingga mengidentifikasi faktor kesehatan, sebagai satu dari beberapa pemicu belum tuntasnya langkah pencegahan stunting,” sebut Edy Rahmayadi saat diwawancarai di Medan, Kamis (9/3/2023).

Dengan upaya jemput bola itu, lanjut Edy, beberapa fakta yang bisa dijadikan bahan evaluasi bersama yakni seperti tingkat kesadaran akan kesehatan atau perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), belum maksimalnya masyarakat menggunakan tenaga kesehatan seperti di Puskesmas maupun Posyandu.

“Faktor yang juga sensitif seperti kurang baiknya sanitasi kurang baik dan sangat berpengaruh. Kemudian penggunaan air sungai sekaligus tempat pembuangan yang menyebabkan pencemaran air. Kemudian ada kegiatan penggunaan bahan kimia untuk penambangan yang diduga kuat mengganggu kesehatan. Kami masih terus berusaha menyelesaikan masalah ini,” tambah Gubernur.

Meskipun secara persentase terjadi penurunan, namun Gubernur Sumut menargetkan angka prevalensi stunting di Sumut dapat terus menurun hingga menyentuh angka 14 persen.

Karenanya setelah menyempurnakan data (validitas data), Pemprov Sumut berupaya melibatkan bantuan berbagai pihak seperti keberadaan mahasiswa yang menggelar praktek kerja lapangan, serta penempatan dokter muda di kawasan yang dinilai membutuhkan.

“Ini juga masih ada kaitannya dengan usia pernikahan (menikah), dan bagaimana kesiapan mereka berkeluarga. Ini kami masih terus kejar Pak,” kata Gubernur kepada Menko PMK dari sambungan jarak jauh.

Sedangkan terkait kondisi kemiskinan ekstrem, Edy Rahmayadi  juga menyampaikan perihal penurunan angka tersebut dari tahun sebelumnya.

Jika pada 2021 lalu tercatat di angka 1,34 juta jiwa, maka di tahun 2022 turun menjadi 1,27 juta jiwa.

Hal ini juga masih berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, hingga menyebabkan anjloknya perekonomian dari banyak sektor, sebagai pemicu munculnya orang miskin.

“Untuk data miskin ekstrem berada pada angka 120 ribu jiwa. Kami masih mencari tahu faktor penyebabnya. Sementara upaya kita masih terus berjalan seperti program bedah rumah, bantuan sosial, bantuan stimulus ekonomi untuk UMKM, petani, nelayan dan sebagainya,” jelas Edy.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa angka kemiskinan di Sumut pada 2021 lalu menduduki peringkat 18 secara nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan provinsi ini tercatat berjumlah 9,01 persen pada Maret 2021.

Kemudian pada September 2021, jumlahnya menjadi 8,49 persen. Sehingga terjadi penurunan sebesar 0,52 poin.