BOCOR Surat Perjanjian Anies Baswedan dan Sandiaga Uno Terkait Pilkada 2017, Ada Utang 92 Miliar

Tanggapan Anies Baswedan

Anies Baswedan menjawab soal utang Rp 50 miliar yang diberi Sandiaga Uno dalam Pilkada Jakarta tahun 2017. 

Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari koalisi perubahan mengatakan utang itu tak harus dibayarkan karena sudah sesuai dengan isi perjanjian. 

Ia mengatakan alasan kenapa harus membayar utang Rp50 miliar kepada pihak yang memberikannya sumbangan kampanye jika kalah dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Hal tersebut diungkap Anies Baswedan dalam wawancara bersama Merry Riana di akun youtube Merry Riana seperti dilihat Tribunnews.com pada Sabtu (11/2/2023).

"Saya ingin menggarisbawahi kenapa kalau kalah malah bayar? biasanya orang berpikir kalau menang bayar. Kalau kalah saya akan berada di luar pemerintahan. Maka disitu saya cari uang untuk mengembalikan. Mungkin saya bisnis, mungkin saya melakukan usaha apapun, supaya saya mengembalikan. Itu kalau di luar pemerintahan," ujar Anies.

Anies pun menjelaskan alasan dirinya tak perlu lagi membayar jasa para pendukungnya yang telah memberikan sumbangan kampanye jika menang di Pilkada DKI Jakarta.

"Kalau saya menang, saya masuk pemerintahan, saya tidak mencari uang di pemerintahan untuk membayar itu. Kalau tidak, saya mengumpulkan uang dan membayar utang. Loh, bukankah ini yang menjebak kita selama ini? dengan segala macam praktek praktek fundraising. untuk apa? untuk biaya Pilkada," ungkap dia.

Dengan begitu, kata Anies, dirinya tak perlu mencari uang untuk membalas jasa yang telah memberikannya sumbangan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Kemarin sebaliknya, apabila kalah saya di luar pemerintahan. Jadi sah dong mencari uang, sah dong mempunyai usaha. Tetapi begitu menang, saya di pemerintahan malah tidak usah. justru itulah dukungan anda untuk Jakarta yang lebih baik. membawa perubahan Jakarta. Itu mindset baru," jelas dia.

Lebih lanjut, Anies mengharapkan pola-pola yang telah dilakukannya saat Pilkada DKI Jakarta bisa menjadi bahan referensi bagi pihak lainnya yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

"Saya berharap mudah-mudahan pola seperti ini menjadi bahan referensi yang dipikirkan. bahwa mendukung itu untuk perubahan bukan mendukung sebagai investasi untuk nanti dikembalikan dalam bentuk privilage-privilage," tukasnya.

Baca juga: Ternyata Begini Praktik Penjualan Minyakita Paketan di Sumut, BPTN dan KPPU Medan Awasi Distributor

Baca juga: Prediksi Skor Arsenal Vs Brentford, Streaming Liga Inggris, H2H Arsenal vs Brentford, Siapa Menang?

(*)

Sebagian artikel sudah tayang di kompas.tv