Konflik Puncak 2000 Siosar Diduga Coba Ditunggangi Oknum, PT BUK: KSP Jangan Terprovokasi

TRIBUN-MEDAN.com, KARO - Konflik yang terjadi di lahan Puncak 2000 Siosar antara Perusahaan Bibit Unggul Karobiotek (BUK) dengan masyarakat Desa Suka Maju, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo belum juga menemui titik terang. Bahkan, dari konflik ini sudah sampai ke ranah istana dengan melibatkan Kantor Staf Presiden (KSP) yang ditemui oleh beberapa pihak dalam mencari penyelesaian masalah ini.

Di tengah penyelesaian konflik ini, beredar dugaan adanya sekelompok oknum yang mencoba untuk menunggangi permasalahan ini dengan mengatasnamakan Kelompok Tani. Diduga, sekelompok oknum ini akan memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan.

Baca juga: Kronologi Siswi SMA Diperkosa 7 Remaja di Rumah Kosong, Mirisnya 2 Pelaku Berumur 12 Tahun

Kuasa Hukum PT BUK Rita Wahyuni, meminta kepada KSP agar jangan muda terpancing dan terprovokasi ulah segelintir oknum yang mengatasnamakan kelompok tani, terkait di Puncak 2000.

“KSP, khususnya Kedeputyan II harus memahami fakta dan data, bahwa PT BUK sama sekali tidak pernah berkonflik dengan Kelompok Tani Hutan Setia Kawan,” ujar Rita, Minggu (29/1/2023).

Dijelaskan Rita, adapun oknum warga yang mengatasnamakan Kelompok Tani ini berasal dari Kelompok Tani Setia Kawan, yang mengaku tanahnya telah diserobot oleh PT BUK. Namun, dikatakan Rita pada kenyataannya Kelompok Tani Setia Kawan sama sekali tidak pernah saling gugat-menggugat dengan PT BUK.

“Gugatan di pengadilan terkait lahan PT BUK, yang terletak di Desa Kacinambun dan Desa Suka Maju, Siosar adalah melawan ahli waris almarhum BG Munthe dan beberapa warga. Hasilnya, PT BUK selalu menang di seluruh tingkat pengadilan," Ucapnya.

Baca juga: Septia Yetri Mendadak Curhat Sentil Kesetiaan Putra Siregar, Ngaku Lelah : Kalau Mau Cerai Ya Cerai

Dirinya menjelaskan, KSP telah beberapa kali melakukan zoom meeting dengan Badan Pertanahan Nasional, Pemkab Karo, Dinas Kehutanan Sumut dan Karo, pihak Kodam I/BB dan Kepolisian guna mencari solusi persoalan.

Dari hasil zoom meeting tersebut, sama sekali tidak mempersoalkan persoalan lahan hutan yang dikelola Kelompok Tani Setia Kawan, yang disebut-sebut beririsan dengan HGU PT BUK. Kalaupun ada, lahan PT BUK beririsan dengan hutan negara, seluas 0,5 hektar.

Dirinya menjelaskan, kalaupun ada beririsan dengan hutan negara seluas 0,5 hektar, hal tersebut berdasarkan pengukuran Kanwil BPN Sumatera Utara bukan rekayasa yang dilakukan oleh PT BUK.

“PT BUK merupakan pembeli yang beritikad baik, dan memperoleh lahan berdasarkan PHGR (Perolehan Hak Ganti Rugi) dan AJB (Akta Jual Beli). Berdasarkan hal tersebut, maka BPN mengeluarkan HGU," Ungkapnya.

Dalam rapat koordinai virtual meeting yang diselenggarakan KSP, Rita mengaku jika rapat tersebut tidak steril. Pasalnya, di dalam rapat tersebut masih ada masyarakat yang tidak berkepentingan bisa mengikuti rapat tersebut.

“Anehnya, dalam photo berita terlihat wajah Lloyd Ginting Munthe, oknum yang pernah melakukan gugatan di pengadilan melawan PT BUK, namun selalu kalah. Muncul dugaan, rapat koordinasi yang bukan konsumsi publik tersebut, ditumpangi oknum oknum tak bertanggungjawab," Katanya.

Rapat koordinasi virtual meeting tersebut, tambahnya, tidak mengundang pihak yang bersengketa serta bukan konsumsi publik.

Ironisnya, mengapa muncul pemberitaan dengan memampangkan salah satu oknum yang bersengketa dengan PT BUK.

“Manajemen PT BUK berkesimpulan, akan melaporkan persoalan ini kepada Presiden Jokowi dan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, karena ada dugaan KSP ditunggangi oknum-oknum tertentu yang berkedok berjuang atas nama rakyat," tegas Rita.

Sampai saat ini, belum didapatkan keterangan pasti dari pihak KSP tentang beredarnya berita rapat koordinasi virtual meeting tersebut.

(mns/tribun-medan.com)