POLEMIK Jokowi Tugaskan Menhan Prabowo sebagai Orkestrator Informasi Intelijen, Apa Itu Orkestrator?

Sementara, Anggota Komisi I DPR Fraksi Demokrat Rizki Natakusumah meminta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin Prabowo tak salahgunakan informasi intelijen untuk menyerang pihak kritis usai ditugaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi lembaga yang mengoordinasi informasi intelijen terkait pertahanan dan keamanan.

Sebab, Rizki mengatakan, beban tanggung jawab atas informasi intelijen yang sudah dikoordinasikan tersebut sangat besar.

"Kami memperingatkan agar jangan sampai ada penyalahgunaan informasi intelijen untuk menyerang pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah dan demokrasi secara umum," ujar Rizki, Kamis (19/1/2023).

Rizki mengungkapkan, harus ada disparitas analisis intelijen mana yang berpotensi menjadi ancaman keamanan, dan mana yang diskursus kebangsaan kritis. Dengan demikian, kerja-kerja intelijen tidak dibiarkan liar dan berlangsung begitu saja.

"Presiden juga harus memiliki mekanisme kontrol internal. Jangan dilepas begitu saja ke sebuah lembaga tertentu tanpa pengawasan sehingga terjadi monopoli informasi intelijen," katanya.

Sementara itu, Rizki menyebut pernyataan Jokowi itu sebenarnya merupakan peringatan bagi Kemenhan untuk meningkatkan kemampuan intelijen negara yang beberapa kali kecolongan, khususnya ketika terjadi serangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di Papua.

Ia menilai seharusnya ada dobrakan supaya informasi intelijen bisa digunakan dengan baik untuk mencegah ancaman. "Harus ada dobrakan agar berbagai informasi intelijen yang ada bisa menjadi modal negara mencegah ancaman keamanan sebelum benar-benar terjadi," ujar Rizki.

Anggota DPR: BIN Koordinator Intelijen, Bukan Kemenhan

Halnya denga Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Mayjen (Purn) TNI TB Hasanuddin tidak sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menugaskan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto agar menjadikan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebagai lembaga yang mengoordinasi informasi intelijen terkait pertahanan dan keamanan.

TB Hasanuddin menekankan bahwa tidak ada istilah orkestrator dalam dunia intelijen. "Terkait hal ini ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tidak ada istilah atau peran orkestrator dalam regulasi mengenai intelijen negara," ujar TB Hasanuddin Kamis (19/1/2023). 

Ia mengatakan, peran yang ada adalah koordinator sesuai dengan aturan Pasal 38 Ayat 1 dalam UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam pasal tersebut, BIN (Badan Intelijen Negara) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara intelijen negara.

TB Hasanuddin mengatakan, amanat yang diberikan kepada BIN sebagai koordinator intelijen negara diatur lebih lanjut melalui Perpres Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara.

Berikut bunyi Pasal 3 dalam Perpres Nomor 67 Tahun 2013: "BIN sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan Intelijen Negara; memadukan produk Intelijen; melaporkan penyelenggaraan koordinasi Intelijen Negara kepada Presiden; dan mengatur dan mengoordinasikan Intelijen pengamanan pimpinan nasional".

Oleh karena itu, TB Hasanuddin mengatakan, sudah jelas bahwa BIN adalah pihak yang berwenang untuk menjadi koordinator penyelenggara intelijen negara. "Jadi sudah jelas sesuai undang-undang. BIN adalah satu-satunya pihak yang berwenang untuk melakukan koordinasi penyelenggara intelijen negara dan memadukan atau mensinkronisasi produk-produk intelijen penyelenggara intelijen negara di instansi lain untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menugaskan Prabowo Subianto agar Kemenhan menjadi lembaga yang mengoordinasi informasi intelijen terkait pertahanan dan keamanan. Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan di kantor Kementerian Pertahanan, Rabu (18/1/2023). "Tadi di dalam saya menyampaikan pentingnya Kementerian Pertahanan menjadi orkestrator bagi informasi-informasi intelijen di semua lini yang kita miliki," kata Jokowi, Rabu.

Menurutnya, beragam informasi itu harus dijadikan sebagai informasi yang solid untuk menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan. "Ini harus diorkestrasi agar jadi informasi yang satu sehingga kita memutuskan policy, memutuskan kebijakan, itu betul, paling tidak mendekati benar," ujar Jokowi.

(*/tribun-medan.com/kompas.com)