Kabar Gembira, Kemenkeu Tambah Dana Desa untuk Deli Serdang, Ini Daftar Desa Penerima Paling Besar

TRIBUN-MEDAN.com, DELISERDANG - Kementerian Keuangan menambah jumlah transferan untuk Dana Desa (DD) di Kabupaten Deli Serdang untuk tahun 2023. Kenaikannya mencapai Rp 15 Milyar lebih dibanding dengan tahun lalu.

Hal ini akan berdampak positif bagi pembangunan di desa. Informasi yang dihimpun di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Deli Serdang pada tahun ini dari 380 desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang Desa Klambir Lima Kebun yang menjadi penerima paling besar.

Desa di Kecamatan Hamparan Perak ini akan mendapatkan jatah Rp 1,67 Miliar pada tahun ini.

Baca juga: Jalan Simpang KIM Mabar Rusak Parah imbas Kendaraan Berat, Kerap Kali Akibatkan Kecelakaan

Untuk yang kedua penerima paling besar adalah Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal karena mendapatkan jatah Rp 1,58 Miliar.

Pada posisi ketiga ditempati oleh Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli yang mendapatkan jatah Rp 1,53 Miliar.

Untuk yang paling terendah mendapatkan Dana Desa berada di Kecamatan Namorambe.

Desa Suka Mulia Hilir mendapatkan hanya Rp 573 juta.

Baca juga: Foto-foto Kecelakaan Tunggal Bus Damri di Jalinsum Tanjung Morawa, Tabrak 2 Bengkel dan Rumah

Di atasnya di tempati oleh Desa Kwala Simeme sebesar Rp 577 juta dan Namo Batang Rp 587 juta.

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Dinas PMD Kabupaten Deli Serdang, T M Yahya mengatakan jumlah transferan DD di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 sebesar Rp 322,9 Miliar.

Ia pun membenarkan ada kenaikan sebesar Rp 15 Milyar lebih pada tahun ini.

Baca juga: Ferry Irawan Akhirnya Tunjukkan Sifat Aslinya, Siap Bongkar Aib Venna Melinda terkait Kasus Bogor

Disebut besarannya ditambah menjadi Rp 339,1 Miliar.

"Ia benar ada penambahan alokasi kinerja sebesar Rp 15,18 Milyar pada tahun ini. Sesuai pergerakan IDM (Indeks Desa Membangun) Desa Kelambir Lima Kebun yang paling besar menerima.  Ada indikator-indikator yang membuat pergerakan IDM ini, kita hanya dipintain data saja mereka semua yang menilai (Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan)," kata T M Yahya.

(dra/tribun-medan.com)