Kantor Bupati Toba Digeruduk Warga, Sebut Bupati Pemkab Pembong Soal Venue F1H2O

Ia pun menyampaikan, pemerintah tak mau menyalahi aturan soal permasalahan lahan tersebut menurut keputusan yang berbadan hukum. "Keinginan mereka, masalah tanah mereka bagaiamana? Kita tak bisa menyalahi aturan. Ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama, adalah ganti untung atau dana kerohiman. Untuk kepastian hukumnya, ini kita harus lakukan sesuai aturan," terangnya. 

Oleh karena itu, pihaknya tengah membuat tim kecil untuk membicarakan sekalian dengan beragam persoalan lahan di areal pembangunan venue F1 H2O. 

"Dan kita mesti tunggu keputusan pihak berwenang. Kita bayar sesuai putusan yang berwenang. Maka kita sepakat untuk bentuk tim kecil untuk membicarakan hal ini," terangnya. 

"Forkopimda dan juga ada dari mereka sebanyak 10 orang," pungkasnya.

(cr3/tribun-medan.com)