KPK Soroti Aliran Penyertaan Modal APBD Kota Siantar Bernilai Rp 85 Miliar ke Bank Sumut

“Jadi terutama untuk Wali Kota dan DPRD jelas sudah ada rambu-rambu peraturan perundang-undangan sampai Permendagri tentang bagaimana mekanisme penyusunan sampai pengesahan anggaran. Prosedur ini sudah jelas. Ini ranah kebijakan eksekutif dan legislatif,” katanya.

Baca juga: Tambah PKPI, Sudah Tiga Partai Politik Dukung Sondi Silalahi Jadi Wakil Wali Kota Siantar

APBD Tahun Anggaran 2023, ditegaskan Maruli Tua harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga uang yang dianggarkan belanjanya harus direvisi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

“Untuk memastikan bahwa mekanisme dan materinya itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kami juga mendorong agar BPKD Provinsi Sumatera Utara yang akan melakukan review betul-betul cermat untuk memaksimalkan APBD yang terbatas. Kami akan memonitoring pelaksanaannya tidak terjadi korupsi,” tutupnya.(alj/tribun-medan.com)