Hasil Pemilu Malaysia, Mahathir Tenggelam, Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Bersaing Jadi Perdana Menteri

"Kami sekarang memiliki mayoritas untuk membentuk pemerintahan," kata Anwar Ibrahim kepada wartawan pada konferensi pers.

Ketika didesak tentang siapa yang akan bersekutu dengannya, Anwar (75) tidak menyebutkan nama, hanya menyebutkan bahwa komitmen mereka sudah dibuat secara tertulis yang akan diserahkan kepada raja untuk disahkan. "Mayoritas berarti lebih dari 111," katanya.

Hasil resmi menunjukkan, dari semua 219 kursi parlemen yang diperebutkan, koalisi Pakatan Harapan-nya Anwar Ibrahim memenangi 82, sedangkan Muhyiddin meraih 73.

Adapun koalisi Barisan Nasional yang dulu perkasa--didominasi oleh Partai Organisasi Nasional Melayu (UMNO)-nya mantan PM Najib Razak yang dipenjara--tertinggal jauh di belakang dengan 30 suara. "Kami bersedia bekerja sama dengan pihak mana pun," kata Muhyiddin kepada wartawan dalam konferensi pers.

Namun, Anwar Ibrahim mengklaim bahwa tidak mungkin blok Muhyiddin menjadi mayoritas.

Sementara itu, kekalahan telak dialami eks PM Mahathir Mohamad (97) di daerah pemilihannya dalam hasil pemilu Malaysia terbaru.

Sarawak sebagai Kingmaker

Kunci siapa yang akan menjadi PM baru Malaysia ada pada kingmaker Gabungan Partai Sarawak (GPS) yang mengantongi 22 kursi.

GPS, partai regional berkuasa di Malaysia Timur di negara bagian Sarawak telah berkali-kali menjadi penentu orang nomor satu "Negeri Jiran".

Keputusan Abang Johari Openg, ketua umum GPS yang juga perdana menteri Sarawak selalu dinanti-nanti.

Abang Jo, demikian dia kerap dipanggil, adalah sosok kingmaker yang memberikan tiket ke Seri Perdana, kediaman resmi PM Malaysia ke Muhyiddin dan Ismail Sabri.

Kali ini Abang Jo diprediksi akan kembali menjatuhkan pilihan ke Muhyiddin setelah kedua politisi senior itu bertemu pada Minggu (20/11/2022) pagi untuk membahas koalisi.

Sejarah politik menunjukan, GPS jauh lebih nyaman berkoalisi dengan Muhyiddin karena hubungan buruk antara Abang Jo dengan Anwar Ibrahim.

Perang dingin kedua politisi itu berawal dari keputusan Pakatan Harapan ketika berkuasa dari tahun 2018-2020 membatalkan proyek-proyek infrastruktur GPS di Sarawak.

GPS yang berang kemudian menyatakan Pakatan terutama Partai Aksi Demokratik (DAP) yang identik dengan suku Tionghoa Malaysia sebagai musuh politik.