Singgung Sopan Santun Anies, Eggi Sudjana: Kita Ini Dukung Dia, Tapi yang Didukung Kok Belagu Gitu

Menurutnya dengan dukungan masyarakat luas, Anies semestinya dapat mendobrak aturan PT 20 persen tersebut dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Harusnya dimanfaatkan. Serbu MK untuk nol persen. Itu baru dia presiden kita semua. Enggak transaksional," ujarnya.

Syarat KAHMI Dukungan Capres 2024

Meski belum mendeklarasikan dukungan secara resmi, KAHMI mulai mengelu-elukkan nama Anies Baswedan dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) pada Sabtu (12/11/2022). Namun di sisi lain, organisasi tersebut memiliki kriteria sebelum secara resmi mendeklarasikan dukungan capres.

Kriteria tersebut disampaikan Eks Penasihat KPK yang juga kader HMI, Abdullah Hehamahua yakni harus dipenuhi oleh siapapun capres yang akan didukung. "Siapa pun termasuk saudara Anies," katanya dalam acara Silatnas KAHMI, Jakarta Pusat pada Sabtu (12/11/2022).

Pertama, begitu terpilih, sang presiden harus langsung melakukan sidang umum istimewa oleh MPR. Hal itu untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang asli. "Kenapa? Karena empat dari sembilan orang yang menyusun Undang-Undang Dasar adalah ulama: Agus Salim, Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir, dan Abi Kusuma."

Kedua, presiden yang terpilih nanti harus bersedia mendeklarasikan bunga Bank Indonesia nol persen. Hal itu disebut Abdullah untuk menjaga bangsa dari keribaan. "Tidak ada riba tidak ada bunga," ujarnya.

Ketiga, langsung memerintahkan agar KPK secara maraton menyelesaikan lima kasus besar. Kasus-kasus yang dimaksud, yaitu BLBI, e-KTP, reklamasi, Bank Century, dan Meikarta. "Kalau lima kasus itu ditangani oleh presiden yang baru, maka kita bisa setidaknya dapat mengumpulkan Rp 10 ribu triliun dari lima kasus itu," kata Abdullah.

Keempat, presiden yang baru harus mengambil kembali lahan 72 persen yang dikuasai oleh oligarki karena mereka hanya punya hak guna usaha (HGU). Lahan tersebut nantinya mesti dibagikan kepada para pelaku UKM dan UMKM. "Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai sila kelima, kaeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Kelima, presiden yang nantinya terpilih harus mengembalikan pendidikan nasional kepada undang-undang yang asli. Pendidikan menjadi sorotan sebab dari 1.300 orang yang ditangkap KPK, 86 persen di antaranya berpendidikan formal tinggi. "Jadi secara statistik pendidikan nasional kita melahirkan koruptor," ujar Abdullah.

Kemudian untuk menekan statistitk tersebut, maka diperlukan perbaikan sistem pendidikan nasional. "Harus mengembalikan sistem pendidikan nasional ke undang-undang yang pertama."

Rencana Nasdem Berkoalisi Demokrat dan PKS

Sebagai informasi, Anies Baswedan telah dideklarasikan sebagai bakal capres Nasdem. Sementara itu, Nasdem akan mendeklarasikan Koalisi Perubahan bersama Demokrat dan PKS.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan saat ini pihaknya bersama Nasdem dan Demokrat dalam Koalisi Perubahan masih terus bermusyawarah.

Dia menegaskan tinggal menunggu waktu saja sampai akhirnya ketiga partai pengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024 ini mendeklarasikan diri secara resmi.

“Komitmen PKS, Nasdem, Demokrat untuk terus musyawarah. Waktunya kapan? It’s just a matter of time. Tinggal waktu,” ujar Mardani ditemui di Kantor Kaukus Muda Indonesia (KMI), Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2022) dikutip dari Tribunnews.com.

(*/tribun-medan.com/tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Anies Baswedan Dicap Belagu karena Tak Hadiri Silatnas KAHMI, Eggi: Pengkhianatan Kepada HMI