TRIBUN-MEDAN.COM,TEBINGTINGGI- Aset Pemko Tebingtinggi, yaitu pasar induk yang berada di Jalan AMD, Kelurahan Lubuk Baru, Kecamatan Padang Hulu hingga kini tak memberi manfaat apapun untuk masyarakat.

Proyek bernilai Rp 11,4 miliar tersebut tak berfungsi.

Bahkan, pasar induk Kota Tebingtinggi ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut.

Dari pengamatan langsung di lokasi, ditemukan sarana fasilitas paving block yang sudah rusak.

Baca juga: Dinas Ketapang Medan Cek Harga Jual Bahan Komoditas di Pasar Induk Lau Cih, Cabai Rp75 ribu/Kg

Padahal, paving block pasar induk ini baru selesai dibangun Tahun Anggaran 2019 dengan biaya yang fantastis sebesar Rp 612 juta.

Anehnya, paving block cepat rusak, meski tidak ada aktivitas perdagangan di pasar tersebut.

Kehadiran pasar tersebut juga dianggap sebagai rumah hantu oleh masyarakat.

Sebab, sudah 4 tahun lamanya tak difungsikan sebagai kegiatan jual beli.

Baca juga: Mantan Kasubag PD Pasar Medan Dituntut 4,5 Tahun Penjara, Akibat Korupsi Sewa Pasar Induk Lau Cih

“Belum ada yang jualan di sini, bang. Sejak awal masalahnya gak ada yang mau ke sini karena dulu sunyi. Kalau sekarang udah kelihatan berusakkan sarana-prasarananya. Jadi siapa yang mau berjualan,” ujar warga setempat, Jumat (4/11/2022).

Pengamat Kebijakan Anggaran, Ratama Saragih menyampaikan, uang Negara habis percuma dan tak ada manfaat hanya untuk membangun Gedung Pasar Induk.

Dalam proses pembangunan Pasar Induk, kata Ratama, ada ketentuan yang mengatur yakni Peraturan Presiden nomor15 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. 

Baca juga: Korupsi Sewa Pasar Induk Lau Cih, Mantan Kasubag PD Pasar Medan Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Artinya, dalam konteks pembangunan ini, hukum kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki arti strategis yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi kerakyatan.  

Kemudian ada proteksi preferensi bagi pelaku usaha dalam negeri, serta mampu menerapkan prinsip tata pemerintahaan yang baik untuk mendorong efisiensi dan efektifitas belanja publik. 

“Tetapi faktanya berbanding terbalik dengan instrumen pembangunan hukum yang dimaksud Pemerintah Kota Tebingtinggi ini,”

Anehnya, kata Ratama, tak ada satupun fraksi di DPRD yang menyuarakan dalam pandangan umum di dalam sidang Ranperda APBD 2023.

Baca juga: PUD Pasar Temukan 40 Lapak Liar di Pasar Induk Lau Cih dan Pungli Uang Retribusi

Sangat tak wajar jika dikaitkan dengan fungsinya DPRD sebagai pengawasan.

“Konsep Good Governance tak berjalan. Pasalnya tak ada saling ketergantungan (interdependence) dan interaksi dari aktor kelembagaan di semua level tingakat dalam pemerintahaan yakni Pemerintah (Eksekutif, Legislatif, Judikatif), Swasta dan Civil Society,” pungkasnya.

Inspektorat Singgung Polda Sumut dan Dinas Perdagangan

Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Tebingtinggi, Kamlan Mursyid menyampaikan, berkaitan dengan fungsi pasar induk ini, ke depan agar mengonfirmasi langsung ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tebingtinggi. 

Sejauh ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk prasarananya.

“Sejauh ini, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan (revitalisasi) seperti tanah timbunnya. Memang ada rencana undian kios untuk pedagang yang mau menempati Pasar Induk. Teknisnya di Disperindag. Cuma secara teknis, silakan tanyakan ke Kadisperindag ya,” kata Kamlan.

Kamlan sendiri menjelaskan, temuan kerugian negara berdasarkan audit BPK atas pasar induk tersebut kini ditangani Polda Sumut.

Adapun besaran kekurangan volume fisik pembangunan pasar Induk tersebut mencapai Rp 397 juta.

“Soal temuan (kerugian negara) yang sebelumnya, sekarang sedang dalam pemeriksaan oleh Polda Sumut.  Karena masih ada sisa pembayaran hasil temuan kerugian negara belum disetorkan,” kata Kamlan.

Sebagaimana diketahui, Pembangunan Pasar Induk dimulai sejak Tahun Anggaran 2017 berdasarkan kontrak nomor.510/1550/SP/Disdag/VII/2017, tanggal 26 Juli 2017 oleh PT.AHJ dengan nilai kontrak sebesar Rp.11.480.180.000 00. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor.510/1554/SPMK/Disdag/VII/2017,tanggal 24 Juli 2017, addendum kontrak pertama nomor. 510ADD/2017, tanggal 19 September 2017. (Alj/tribun-medan.com)