Edy Rahmayadi Ancam Hapus Dana BOS, Bakal Panggil 8 Bupati dan Wali Kota

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi mengancam akan menghapus dana BOS (bantuan operasional sekolah).

Ancaman Edy Rahmayadi ini ekses dari adanya 8 Kabupaten dan Kota di Sumut yang tidak meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dalam pengeloalaan keuangan daerah.

Edy menyayangkan masih ada daerah di Sumut yang tidak meraih WTP. 

Baca juga: Empat Daerah di Sumut Terendah Serap Belanja APBD 2022, Gubernur Edy Rahmayadi: Kita Evaluasi

“Mulai besok kita akan kumpul, kita bahas, kita urai, apa sih sulitnya. Kan hanya dua saja itu, kalau gak aset berarti kinerja yang bersangkutan dengan anggaran,” kata Edy Rahmayadi usai Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Tahun 2022 di Medan, Kamis (3/11/2022).

Delapan daerah yang tidak meraih WTP tersebut adalah Tanjung Balai, Simalungun, Padang Lawas Utara (Paluta), Nias Utara, Nias Selatan, Mandailing Natal (Madina), Langkat, dan Labuhanbatu.

Ada berbagai permasalahan yang membuat delapan daerah itu tidak meraih WTP.

Baca juga: Tak Terima Disepelekan Bupati dan Wali Kota, Edy Rahmayadi Minta Kapolda dan Kejatisu Turun Tangan

Salah satunya adalah terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Dalam sambutannya di rakor tersebut, Edy Rahmayadi meminta agar dana BOS dihapuskan bila hanya menimbulkan masalah. 

“Ini BOS ini dihapus sajalah Pak Heru, tak usah dikasih BOS daripada jadi perkara,” kata Edy kepada Kepala Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPb Sumut, Heru Pidyo Nugroho. 

Edy menegaskan, dengan dana BOS seharuanya pengelolaan Pendidikan semakin baik.

Baca juga: Buruh di Sumut Harap Gubernur Edy Rahmayadi Naikkan UMP 2023 Sebesar 13 Persen, Ini Alasannya

Namun BOS justru menjadi persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah di sejumlah kabupaten/kota.

Oleh karena itu menurutnya perlu dilakukan evaluasi, mulai dari kepala dinas pendidikan hingga kepala sekolah.

“Itu yang perlu dievaluasi, kepala dinas pendidikan dengan kepala sekolah,” ujarnya.

Sementara Kepala Kanwil DJPb Sumut Heru Pidyo Nugroho mengatakan, dari 33 kabupaten/kota di Sumut, masih ada 5 kabupaten/kota yang sama sekali belum pernah meraih opini WTP.

Baca juga: Gubernur Edy Rahmayadi Wanti-wanti Wasit di Ajang Porprovsu untuk Benar-benar Adil

Hal ini harus menjadi perhatian serius untuk ditangani.