Gubernur Sumut SDM di Puskesmas Kurang untuk Tangani Kasus Gagal Ginjal Akut

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Gubernur Sumut, Edy Rahyamadi mengakui masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dokter di sejumlah puskesmas daerah di Sumut.

Hal ini khususnya untuk melakukan identifikasi dan penanganan gangguan ginjal akut progresif atipikal (GgGAPA) dan stunting.

Edy Rahmayadi menilai pelayanan kesehatan terdekat dengan masyarakat adalah puskesmas.

Untuk itu, ia menginstruksikan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut untuk penataan dokter yang bertugas.

Baca juga: Polda Sumut dan BPOM Razia 10 Apotek di Medan-Binjai, Cek Obat Diduga Pemicu Gagal Ginjal Akut 

"Saya mau puskesmas-puskesmas daerah (dokternya) terisi lah, sudah puskesmasnya tidak jelas, dokternya enggak ada. Siapa mau berobat. Ini yang harus kita perbaiki," ucap Gubernur Edy di rumah dinas Gubernur Sumut, di Jalan Jendral Sudirman, Kota Medan, Rabu (26/10/2022).

Edy juga meminta kepada Dinas Kesehatan di daerah-daerah, untuk melakukan penataan penempatan dokter-dokter di masing-masing Puskesmas.

Sehingga fasilitas kesehatan berfungsi dengan maksimal untuk melayani masyarakat ingin berobat.

Baca juga: Antisipasi Gagal Ginjal Akut, Kapolda Sumut Wanti-wanti Dokter dan Nakes Tak Sembarang Beri Obat

"Semua harus berjalan dengan baik, harus ada tanggungjawab," tutur mantan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI itu.

Ia menambahkan, dokter sangat diharapkan untuk melakukan penanganan dini terhadap masyarakat yang sakit, sebelum dirujuk ke rumah sakit untuk dalam penanganan medis lanjutan.

"Saya menginginkan gunanya dokter-dokter kita, dia punya talenta, punya skill, punya intelijensi, lebih tinggi daripada yang lain, itu dokter. Saya percaya itu," katanya.

Baca juga: Kasus Gagal Ginjal Akut di Sumut, DPRD Minta Gubernur Buat Surat Penyelidikan Epidemiologi

Sementara itu, Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, juga menyoroti hal yang sama terhadap dokter di daerah.

Berbanding terbalik penugasan dokter di Kota besar, seperti Kota Medan ini.

Achmad mengatakan dulu ada dokter usai menjalani pendidikan melakukan pengabdian atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) bertugas terlebih dahulu ke masyarakat.

Baca juga: Polda Sumut Segel Ribuan Obat di Satu Pabrik Obat terkait Kasus Gagal Ginjal Akut, Ini Kata Kapolda

Dengan menjalankan ke pelosok daerah untuk mengobati masyarakat.

"Gubernur mengeluhkan dokter-dokter kita kurang di daerah. Memang kebijakan kita, dulu lulusan kedokteran wajib PTT, tiga tahun. Baru boleh praktek dan baru boleh sekolah. Sekarang tidak ini, karena orang kaya, tamat langsung mengambil spesialisasi," kata Achmad.(cr14/tribun-medan.com)