Gubernur Edy Ngaku Susah dengan Kenaikan Harga BBM: Jangankan Rakyat, Saya Aja Gubernur Berat

TRIBUN-MEDAN.com - Aksi demo tolak kenaikan harga BBM terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Pemerintah telah resmi menaikkan harga BBM Pertalite, Pertamax, dan Solar belum lama ini. 

Di Kota Medan, ratusan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumut melakukan aksi bakar ban di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (7/9/2022).

"Kalau belum ada juga dari wakil rakyat yang menerima kami. Tak apa. Tapi kami pastikan bahwa aksi kami akan kami lanjutkan dengan gelombang pertama, gelombang kedua dan selanjutnya dengan massa yang lebih banyak lagi," sebut Koordinator Aksi, Julianda Ashira.

Amatan tribun-medan.com di lokasi, massa HMI ini datang membawa mobil pikap beserta pengeras suara. 

Mereka melakukan aksi tepat di depan gerbang gedung dewan.

Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan bakar ban dalam aksi unjuk rasanya di depan Gedung DPRD Sumut, Rabu (7/9/2022).

"Kita tidak memungkiri kenapa hari ini terjadi BBM seperti ini. Dicabut subsidinya, karena terlalu banyak mafia tentang migas. Ini juga menunjukkan lemahnya penegak hukum," ujar Abdul Rahman salah satu orator. 

Menurutnya, masih banyak kebijakan lain yang bisa diambil, selain menaikkan harga BBM. Apalagi, rakyat Indonesia baru saja bangkit dari pandemi Covid-19, kini dihadapkan dengan ikut naiknya harga sembako. 

"Kita meminta kepada anggota Dewan di Sumatera Utara untuk menyampaikan penolakannya, atas naiknya harga BBM," ucapnya. 

Hingga berita ini diturunkan aksi massa maaih bertahan dan memberikan orasinya di depan Gedung DPRD Sumut.

Baca juga: PENGAKUAN Langsung Kapolri Jenderal Sigit Penyidik Ketakutan Periksa Ferdy Sambo

Baca juga: Diiming-imingi Banyak Uang, Pedangdut Cantik Ini Pernah Hampir Dijual Manajer ke Pria Hidung Belang

Gubernur Edy Merasa Berat dengan Kenaikan Harga BBM

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menegaskan tidak akan menyalahkan masyarakat melakukan aksi demonstrasi atas naiknya harga BBM subsidi.

Edy Rahmayadi mengatakan aksi demonstrasi wajar saja karena masyarakat resah dengan naiknya harga BBM tersebut.

"Saya tahu rakyat saat ini resah dan demo, saya tak menyalahkan itu," ujar Gubernur Edy Rahmayadi menjawab wartawan usai rapat paripurna di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (7/9/2022).

Menurut Mantan Pangkostrad itu, masyarakat kesulitan dengan kenaikan harga BBM subsidi. Ia juga mengaku merasakan hal yang sama.

"Yang pastinya rakyat sangat berat. Jangankan rakyat, saya aja gubernur berat. Jadi ini sangat berat," ujar Edy Rahmayadi, yang juga didampingi Kabiro Perekonomian, Naslindo Sirait, Kepala BPKAD, Ismael Parenus Sinaga, Kepala BPPRD, Achmad Fadly, dan Sekretaris DPRD Sumut, Zulkifli.

Meski demikian, Edy Rahmayadi mengatakan situasi sulit sekarang ini harus dihadapi dengan 'kepala dingin' dan dengan positif thinking (pikiran positif).

Ia mengatakan sedang memikirkan langkah-langkah yang akan membantu masyarakat menghadapi situasi sulit imbas kenaikan harga BBM.

"Kita mau menghitung sebenarnya yang real kebutuhan Sumatera Utara, terus kenapa seperti ini. Yang pastinya inflasi kita saat ini berada dalam kisaran 5,3 persen. Ini harus kita hitung kembali dengan naik itu," jelas Edy.

Baca juga: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Sebut Banyak ASN yang Ikut Berpolitik Sembunyi-sembunyi

"Mampukah rakyat kita. Nah ini yang belum. Saya tidak bisa komentar, karena saya tidak tahu ini, karena kita mau rapat ini, nanti dia (Naslindo) yang ahli ekonomi, terus BPS, terus BI, satu lagi si Viktor Lumbanraja. Sehingga nanti kita tahu, sebenarnya apa keperluan kita saat ini, terus apa langkah-langkah kita," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Edy Rahmayadi mengatakan telah melaporkannya juga ke DPRD Sumut.

"Tadi sudah saya laporkan kepada DPRD Sumut langkah-langkah ini, prediksi-prediksi ke depan agar kita bisa menganrisipasi kesulitan-kesulitan rakyat," ujar Edy. 

Pengamat Khawatir Harga Barang Melambung

Kenaikan harga BBM bersubsidi menuai kekecewaan masyarakat kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Keputusan ini diambil dengan alasan bahwa konsumsi BBM bersubsidi tidak tepat sasaran dengan banyaknya dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.

"Dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi," kata Jokowi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022).

Akibatnya, muncul penolakan dari massa yang bergerak melakukan aksi demo di berbagai daerah, mulai dari mahasiswa hingga serikat buruh ikut turun ke jalan.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Palembang Dr Sri Rahayu Oesman mengatakan, dampak yang akan segera dirasakan setelah kenaikan harga BBM ini adalah naiknya barang-barang di pasaran.

"Kenaikan BBM akan menjadi salah satu faktor penyumbang naiknya cost of production sehingga akan menaikan harga jual," ujarnya.

Menurutnya, kenaikan harga BBM diprediksi juga akan menjadi salah satu faktor penyumbang naiknya biaya produksi di pasaran sehingga perusahaan akan menaikkan harga jual barang.

"Tidak hanya itu, ketika harga naik, maka logikanya permintaan akan turun sehingga dalam jangka panjang akan terjadi over supply," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/9/2022).

Rahayu khawatir, kondisi ini tidak baik bagi unit usaha maupun perusahaan, dalam jangka panjang bisa saja akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan di banyak tempat.

"(Kondisi) ini tidak baik bagi perusahaan yang bila terjadi, maka dalam jangka lama akan ada PHK," pungkasnya.

Sebagai informasi, berikut penyesuian harga BBM Pertalite, Solar subsidi dan Pertamax:

-Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter

-Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter

-Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

(*)

Sebagian artikel sudah tayang di kompas.com