SASAR Harga BBM Naik, DPR RI Imbau Menteri Luhut Puaca Bicara: yang Bikin Gaduh Itu Luhut

TRIBUN-MEDAN.com - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk puasa bicara.

Mulyanto menilai pernyataan Luhut yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pada minggu ini, membuat kegaduhan di publik.

Hal itu disampaikan Mulyanto saat menjadi narasumber dalam dialog Overview Tribunnews dengan tema "Heboh Harga BBM akan Naik", Kamis (25/8/2022).

Baca juga: FAKTA-fakta Anggota DPRD Aniaya Emak-emak di SPBU, Hotman Paris Sampai Lapor Prabowo Subianto

"Satu minggu mau diumumkan (kenaikan BBM), ya terjadi rush lah," ungkap Mulyanto.

Menurut Mulyanto, pernyataan seperti yang disampaikan Luhut membuat gaduh dan bising dalam bernegara.

"Tolong Pak Luhut, dalam forum ini, tolong puasa bicara, ya, pada saat yang tepat, umumkan."

"Biasanya malam hari, umumkan, biar presiden yang umumkan," imbuh Mulyanto.

Baca juga: PEMADAMAN Listrik di Medan Hari Ini, Pemeliharaan Jaringan di ULP Medan Sunggal

DPR Belum Menyetujui

"DPR tidak menyetujui, belum ada keputusan DPR menyetujui."

"Paling beberapa partai tertentu mungkin menyetujui, DPR tidak menyatakan menyetujui, bahkan yang jelas-jelas menolak di paripurna itu PKS, Demokrat, Gerindra sebagian menolak, NasDem juga," ungkap Mulyanto.

Statemen Luhut Pandjaitan

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bakal naik dan diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo pekan depan.

Sejauh ini, harga BBM yang naik menyasar pada solar dan pertalite.

Wacananya, harga BBM pertalite akan naik menjadi Rp 10 ribu per liternya. Namun, kenaikan ini belum difinalisasikan oleh pemerintah.

Baca juga: SOSOK Ahmad Dofiri, Kabaintelkam Polri yang Bikin Bharada E Berani Bongkar Kejahatan Ferdy Sambo

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal kenaikan harga BBM.

Menurutnya, Presiden Jokowi kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi Solar dan Pertalite pada pekan depan.

Hal tersebut, lantaran subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun telah membebani APBN.

Baca juga: RESMI Jadwal Lengkap PSMS, Karo United, PSDS Deliserdang di Liga 2 serta Stadion Bertanding

"Karena bagaimanapun, tidak bisa kita pertahankan demikian. Jadi tadi, mengurangi pressure (tekanan) ke kita karena harga crude oil (minyak mentah) naik. Itu kita harus siap-siap," kata Luhut saat kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Minggu (21/8/2022).

Selanjutnya, Luhut juga telah meminta timnya untuk membuat modelling kenaikan inflasi.

"Itu modelling ekonominya saya kira sudah dibuat, nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa, bagaimana, mengenai kenaikan harga ini," jelas Luhut.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan, kebijakan yang akan diambil pemerintah berdasarkan kalkulasi yang matang.

"Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian, karena (di) kita harga BBM termurah se-kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," ucap Luhut.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, menyatakan hingga kini, DPR belum menerima usulan dari pemerintah terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Yang pasti belum ada usulan dari pemerintah untuk kenaikan (harga) BBM," kata Puan saat ditemui di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Minggu (21/8/2022).

Menurutnya, keputusan untuk menaikkan harga BBM ada di tangan pemerintah pusat, bukan pihak legislatif, apalagi partai

Diketahui, kabar adanya potensi kenaikan harga BBM subsidi sebelumnya disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.

Namun, dirinya tidak menyebut angka pasti kenaikannya menjadi berapa.

"Rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang, feeling saya sih harus kita siap-siap, kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi," kata Bahlil dalam konferensi pers mengenai Perkembangan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Bahlil menyebut, beban subsidi diproyeksikan membengkak hingga Rp 600 triliun pada akhir 2022 karena lonjakan harga energi di global.

Namun, negara memiliki keterbatasan fiskal di tengah harga rata-rata minyak mentah dunia yang mencapai 105 dollar AS per barrel.

Bahlil pun berharap, APBN masih dalam kondisi sehat atau mampu menanggung beban biaya fiskal negara.

Pertamina: Penetapan Harga Pertalite adalah Kewenangan Pemerintah

Pihak PT. Pertamina (Persero) turut merespons soal harga pertalite yang diisukan bakal naik menjadi Rp 10.000 per liter, sebelumnya harganya Rp 7.650.

Menurut Manager Media Communication Pertamina, Heppy Wulandari, penetapan harga BBM Subsidi adalah kewenangan dari pemerintah.

"Pertalite merupakan BBM penugasan."

"Untuk penetapan harga merupakan kewenangan pemerintah," katanya kepada Tribunnews.com, Jumat (19/8/2022).

Untuk itu, Pertamina sebagai operator akan melaksanakan apa yang akan menjadi penugasan dari pemerintah.

Hal senada juga disampaikan Pjs. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting.

"Untuk harga BBM subsidi merupakan kewenangan dari pemerintah."

"Kami sebagai operator akan melaksanakan apa yang menjadi penugasan dari regulator," ucapnya.

Meski demikian, Irto  berharap revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) beserta petunjuk teknis pembelian BBM jenis Pertalite dapat segera selesai.

Hal itu dimaksudkan agar implementasi pembatasan pembelian BBM bersubsidi dapat dilakukan.

Apalagi, Pertamina sejak awal Juli 2022 telah membuka pendaftaran untuk kendaraan roda empat atau mobil yang berhak membeli Pertalite melalui MyPertamina.

Erick Thohir Sebut Pertamina Belum Ada Penugasan

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan sampai saat ini, belum ada penugasan terhadap Pertamina untuk menaikkan. 

Erick Thohir mengungkapkan, pemerintah masih membahas pengurangan subsidi BBM yang berkaitan pada kenaikan harga Pertalite.

Pembahasan dilakukan antara Kemenko Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan.

"Rencananya pengurangan subsidi, itu masih dibahas, belum ada putusannya. Jadi kan dari Kemenko, Menteri ESDM, dan Menkeu," katanya Erick Thohir saat ditemui di Kompleks Parlemen MPR-DPR RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Erick menyebut, pada dasarnya pembahasan kenaikan harga Pertalite tidak melibatkan Kementerian BUMN.

Namun, jika sudah ada keputusannya, maka Pertamina sebagai BUMN yang ditugaskan menyalurkan BBM akan diberi penugasan untuk mengimplementasikan kenaikan harga tersebut.

"Black and white bagaimananya kan belum jelas. Kita kan hanya mendapatkan penugasan," ucapnya. Jadi sampai hari ini saya sebagai menteri BUMN belum mendapatkan keputusan seperti itu, saya tunggu saja," imbuhnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502,4 triliun di tahun ini.

Anggaran itu naik Rp 349,9 triliun dari anggaran semula, sebesar Rp 152,1 triliun.