Krisis Cadangan Bahan Bakar, Pemerintah Sri Lanka Liburkan Sekolah dan Layanan Pemerintah

TRIBUN-MEDAN.com - Sri Lanka kini dalam kondisi mengkhawatirkan setelah cadangan bahan bakar di negara itu terbatas.

Pemerintah Sri Lanka pun membuat kebijakan berupa meliburkan kegiatan sekolah dan menghentikan layanan pemerintahan yang tidak penting sejak Senin (20/6/2022) kemarin.

Kini Sri Lanka membuka dialog dengan International Monetary Fund (IMF) tentang kemungkinan pemberian dana talangan (bailout).

Baca juga: Krisis Ekonomi di Sri Lanka Semakin Memburuk, Kehabisan Stok BBM

Dikutip dari laman Forbes India, Rabu (22/6/2022), negara berpenduduk 22 juta orang itu kini berada dalam cengkeraman krisis ekonomi terburuknya setelah kehabisan devisa untuk membiayai produk impor yang paling penting termasuk makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.

Pada Senin lalu, sekolah-sekolah ditutup dan kantor-kantor pemerintah pun bekerja sesuai dengan rencana pemerintah untuk mengurangi perjalanan dan menghemat bensin serta solar yang berharga.

Sri Lanka telah menghadapi rekor inflasi tinggi dan pemadaman listrik yang berkepanjangan.

Hal ini berakibat pada terjadinya protes massa selama berbulan-bulan dan terkadang disertai tindakan kekerasan.

Tuntutan massa pun hanya satu, yakni meminta Presiden Gotabaya Rajapaksa untuk mundur.

Ribuan mahasiswa berbaris di banyak jalan di kota Colombo pada Senin lalu dan meneriakkan 'harus mundur', hal ini mengacu pada presiden yang mereka tuduh korupsi dan salah urus negara.

"Waktu bagi Gotabaya Rajapaksa untuk bersujud dengan bermartabat sudah lama berlalu. Sekarang kita harus mengusirnya," kata pemimpin mahasiswa yang melakukan aksi, Wasantha Mudalige.

Polisi pun menangkap 21 aktivis mahasiswa yang memblokir semua gerbang ke gedung Sekretariat Presiden saat mereka menyatakan bahwa Senin yang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-73 Rajapaksa sebagai 'hari berkabung' bagi bangsa itu.

Para petugas mengatakan para mahasiswa telah menghalangi Sekretaris Kementerian Keuangan Sri Lanka menghadiri pertemuan penting dengan para pejabat dari IMF.

Namun kantor Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe menyampaikan pembicaraan dengan delegasi IMF yang sedang berkunjung serta diskusi langsung pertama sejak Sri Lanka meminta bailout pada April lalu, berjalan sesuai rencana.

Baca juga: Rusia Bantu Sri Lanka Hadapi Krisis Ekonomi Parah, Kirim Bantuan 90 Ribu Ton Minyak

Kedua belah pihak mengatakan pembicaraan akan berlanjut hingga akhir bulan ini.

Rencana penyelamatan keuangan diprediksi tidak akan terwujud hingga Sri Lanka menyetujui syarat bahwa para krediturnya merestrukturisasi utang luar negerinya yang bernilai 51 miliar dolar Amerika Serikat (AS).