Kementerian-Pemda Gunakan Uang Negara Belanja Produk Impor, Jokowi: Bodoh Sekali Kita

TRIBUN-MEDAN.COM - Presiden Joko Widodo kali ini menunjukkan kegeramannya terhadap sejumlah kementerian/lembaga negara dan pemerintah daerah (pemda) yang menggunakan uang negara untuk belanja produk-produk impor.

Padahal, sebelumnya Presiden Jokowi sudah berulang kali mengingatkan untuk menggunakan uang yang bersumber dari rakyat agar dibelanjakan produk dalam negeri.

"Sedih, ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPn, PPh, PPh badan, PPh perorangan, PPh karyawan, dari bea ekspor, dari PNPB (penerimaan negara bukan pajak), dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita," kata Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Minta Dikirimi Minyak Goreng ke Negaranya, Jokowi Mengaku Ditelepon Seorang Perdana Menteri

Jokowi mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) nilainya sangat besar mencapai Rp 2.714 triliun.

Sementara, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) nilainya Rp 1.197 triliun.

Bila uang tersebut digunakan untuk belanja produk impor, tentunya negara lain yang akan mendapat keuntungan.

Sebaliknya, jika uang itu digunakan untuk belanja produk dalam negeri, maka rakyat yang bakal mendapat manfaatnya.

"Ini APBN lho, ini uang APBD lho, belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak bodoh kita ini," tutur Jokowi.

Jokowi mengungkap, banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang tidak mau beli produk dalam negeri.

Alasannya, mulai dari spesifikasi produk yang disebut tidak pas, hingga kualitasnya dibilang tidak baik. Padahal, kualitas produk dalam negeri tak kalah dengan buatan luar.

Harganya pun cenderung lebih murah ketimbang barang impor.

Baca juga: Berlaku 1 Juli 2022, Tarif Listrik Pelanggan 3.500 VA Ke Atas Resmi Naik

Presiden mencontohkan kejengkelannya pada suatu BUMN karena nekat impor pipa 5 tahun lalu.

Alasan BUMN itu, tidak ada pipa dalam negeri yang memenuhi spesifikasi.

Begitu Jokowi berkunjung ke pabrik pipa, ternyata semua spesifikasi pipa tersedia.

Malahan, pabrik tersebut mengekspor barang produksinya sampai ke Eropa hingga Jepang.