Dijawab Pimpinan KPK, Laporan Amerika soal Korupsi dan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

TRIBUN-MEDAN.com - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat baru-baru ini menerbitkan laporan terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Satu di antaranya mereka menyoroti pelanggaran etik yang dilakukan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar.

Baca juga: Kolaborasi Dengan BIN, Rutan Kelas II B Kabanjahe Gelar Vaksinasi Warga Binaan dan Para Pegawai

Kolega sesama pimpinan KPK (Wakil Ketua KPK) Nawawi Pomolango merespons hal itu.

Nawawi menyebut AS gemar mengurusi persoalan negara lain.

"AS sih memang gitu, sukanya ngurusi negara orang lain yang di negerinya sendiri luput diurusi," kata Nawawi kepada wartawan, Sabtu (16/4/2022).

Baca juga: Cristiano Ronaldo Didepak dari Man United? Masalah Usia hingga tak Diinginkan Erik Ten Hag

Nawawi menuturkan, dirinya tak akan mengomentari lebih lanjut soal sorotan kepada rekannya, Lili.

"Kalau saya enggak suka 'gunjingin' orang lain, apalagi sesama rekan, mana lagi ini bulan puasa," tutur dia.

Laporan AS

AS sebelumnya merilis Laporan Praktik HAM di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Salah satu yang dibahas dalam laporan itu ialah masalah korupsi.

Baca juga: Ivan Gunawan Selamat, Polisi Pastikan tak Terlibat Kasus DNA Pro, Billy Syahputra dan Lesti Kejora?

 Dikutip dari 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia yang dilihat dari situs Deplu AS, terdapat bagian khusus yang membahas korupsi dan kurangnya transparansi pemerintah.

"Laporan Tahunan Negara tentang Praktik Hak Asasi Manusia - Laporan Hak Asasi Manusia - mencakup hak individu, sipil, politik, dan pekerja yang diakui secara internasional, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian internasional lainnya. Departemen Luar Negeri AS menyerahkan laporan tentang semua negara yang menerima bantuan dan semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Kongres AS sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Luar Negeri tahun 1961 dan Undang-Undang Perdagangan tahun 1974," demikian tertulis di awal laporan itu.

Baca juga: Pelanggaran Kode Etik Pimpinan KPK Jadi Sorotan, Ketua IM57+Institute Ungkap 4 Hal Krusial

Laporan Negara tentang Praktik Hak Asasi Manusia ini telah dikeluarkan AS secara rutin selama hampir lima dekade.

AS mengklaim laporan itu ditujukan untuk memberikan catatan faktual dan objektif tentang status HAM di seluruh dunia - pada tahun 2021, yang mencakup 198 negara dan wilayah.

Dalam bagian 'korupsi dan kurangnya transparansi dalam pemerintah, AS menyoroti kurangnya upaya penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia.