BIAYA Rehabilitasi Kamar Mandi Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Siantar Capai Rp 139 Juta

Ratama berujar, seharusnya Pemerintah Kota Pematangsiantar dan DPRD Pematangsiantar bisa membuka mata dengan kondisi yang ada. Di mana saat ini banyak terjadi masalah yang mengorbankan masyarakat setelah Pandemi COVID-19.

“Pada prinsipnya, rehab fisik yang tidak urgent sifatnya adalah pemborosan. Terlebih kondisi pandemi COVID-19 sekarang. Anggaran belanja seyogyanga diprioritaskan untuk masyarakat yang terimbas karena kebutuhan pokok naik. Ada minyak goreng yang langka dan BBM yang naik,” katanya.

Ratama menilai apa yang dilakukan eksekutif dan legislatif untuk menentukan besaran rehab kamar mandi adalah pemborosan.

(alj/tribun-medan.com)