Buruh Minta Geruduk Gedung DPRD Sumut, Tolak Penundaan Pemilu 2024 dan Perang Rusia Vs Ukraina

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Puluhan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSMPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Jumat (11/3/2022). 

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan penolakan wacana penundaan Pemilu 2024 mendatang. 

Warga juga membawa spanduk bertuliskan beberapa tuntutan termasuk penghentian perang Rusia-Ukraina dan penundaan pemilu 2024.

Perwakilan KSPI, Tony Ricson mengatakan penundaan Pemilu tersebut dan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden RI melanggar konstitusi dan tidak demokratis.

Baca juga: Aliansi Buruh Ancam Mogok Nasional kalau Omnibus Law Tetap Dibahas dan Pemilu Ditunda

"Terlebih di rezim Jokowi, banyak aturan yang dikeluarkan menyengsarakan buruh," sebut Tony dalam orasinya dengan menggunakan pengeras suara.

Sementara itu, Exco Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo mengatakan aksi ini merupakan aksi serentak yang dilakukan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh di tanah air. 

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Willy mengungkapkan jangan memaksakan mengubah peraturan yang ada untuk memuluskan Jokowi menjadi Presiden tiga periode.

"Kami anggap hal itu melanggar konstitusi dan melanggar demokrasi yang sudah kita cita-citakan selama ini melalui reformasi," kata Willy.

Baca juga: Tempuh 4 Jam Perjalanan, 85 Buruh Tuntut Hak ke UPT Disnaker Provinsi di Siantar

Willy menganggap wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden hanya upaya untuk mempertahankan rezim yang saat ini berkuasa.

"Jadi, untuk itu mohon agar semua pihak  baik tokoh Parpol maupun partai politik dan tokoh bangsa jangan coba-coba untuk mengusung presiden 3 periode atau menunda pemilu dengan alasan apapun," jelas Willy.

Ia juga mengaku tidak diperpanjang saja, pemerintahan saat ini sudah sangat merugikan pihak buruh. Dengan itu, kaum buruh di Indonesia menolak penundaan Pemilu dan wacana tiga periode presiden saat ini.

"Terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Cipta kerja dimana seluruh hak-hak buruh dikebiri. Belum lagi kalau diperpanjang pasti kami lebih menderita, kami ingin Pemilu sesuai waktunya," jelas Willy.

Aksi para buruh ini, tidak mendapatkan tanggapan dari anggota DPRD Sumut. Pasalnya, saat ini, seluruh anggota dewan tengah reses. Para buruh pun meminta agar sekretariat DPRD Sumut mengirimkan pernyataan mereka ke DPR RI dan Istana Negara.(cr14/tribun-medan.com)