Perpindahan Ibu Kota Dikebut, PNS Pindah Lebih Awal, Nama Ibu Kota Baru Bernama 'Nusantara'

TRIBUN-MEDAN.com - Pemerintah Indonesia sudah mempersiapkan agenda untuk teknis perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. 

Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN dikebut dana akan selesai dalam waktu dekat.

Sebab, tanpa RUU IKN rencana pembangunan hingga pemindahan lembaga pemerintah secara resmi ke IKN tidak dapat dilakukan.

Meski RUU masih dibahas, pemerintah sudah memiliki rencana tahapan awal pembangunan dan pemindahan lembaga negara ke IKN.

Ini akan dimulai pada tahun ini setelah RUU disahkan menjadi UU hingga 2024 mendatang.

Dari website resmi IKN, dituliskan untuk tahap awal akan dilakukan pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung DPR/MPR dan perumahan.

Ini juga termasuk pemindahan ASN/PNS tahap awal.

"Pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk tahap awal," tulis dalam situs IKN yang dikutip, Senin (17/1/2022).

Selain itu, pemerintah merencanakan bahwa Presiden RI akan merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Kawasan IKN pada 2024 mendatang.

Sementara itu, terungkap juga anggaran pembangunan IKN akan mayoritas berasal dari APBN.

Dimana porsinya sebesar 53,5 persen menggunakan APBN dan sisanya 46,5 persen menggunakan dana lain dari skema KPBU, swasta dan BUMN.

Baca juga: Nasib Shin Tae-yong Setelah Dikritik, Timbul Perdebatan Sengit dalam PSSI

Baca juga: Konferensi Pers BNN RI Pengungkapan Ratusan Kilogram Sabu dan Ribuan Butir Ekstasi 

Ibu Kota bernama Nusantara

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkap, ibu kota baru di Kalimantan Timur akan diberi nama 'Nusantara'.

Hal ini diungkapkan Suharso dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).

"Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah lagsung dari Bapak Presiden yaitu pada hari Jumat. Jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini Nusantara," kata Suharso, Senin.

Suharso menuturkan, nama ibu kota tersebut awalnya ingin dimasukkan ke dalam RUU IKN, tetapi ditahan sebelum akhirnya diberikan konfirmasi oleh Presiden Joko Widodo.