Dua Perwira Eks Danpaspampres Digadang-gadang Bakal Duduki Jabatan Pangkostrad

TRIBUN-MEDAN.com - Desas desus calon kuat untuk mengisi jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) mulai tersiar. 

Selama dua bulan jabatan Pangkostrad mengalami kekosongan selepas Jenderal Dudung Abdurachman menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Selama kekosangan ini, muncul sejumlah nama yang digadang-gadang bakal menjadi pemimpin satuan tempur terbesar TNI AD, yakni Pangdam Udayana Mayjen Maruli Simanjuntak dan Pangdam Siliwangi Mayjen Agus Subiyanto.

Baca juga: Kisah Pilu Masa Lalu YouTuber Kondang Wanita Ini, Dulu Putus Sekolah karena Hamil hingga Menjadi TKW

Baca juga: Puluhan Wanita Cantik Menjadi Korban Arisan Online yang Dikelola Istri Oknum Polisi Polres Asahan

Keduanya tergolong sama-sama mempunyai kedekatan dengan Presiden Joko Widodo karena Maruli dan Agus Subiyanto merupakan eks Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).

Selain itu, Maruli merupakan menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Direktur Institut for Security and Strategic Study (ISES) Khairul Fahmi menilai, Maruli dan Agus Subiyanto memiliki peluang lantaran keduanya tengah mengemban jabatan Pangdam atau pun pernah mengisi jabatan bintang dua.

"Tentu saja dalam hal ini Maruli memang memiliki peluang. Namun bukan hanya dia, ada sederetan perwira bintang dua yang juga layak untuk mengisi jabatan Pangkostrad," ujar Fahmi kepada Kompas.com, Kamis (13/1/2022).

Meski demikian, Fahmi menyebut, peluang itu bisa saja sirna apabila dalam penunjukkannnya ternyata mempertimbangkan aspek senioritas.

Maruli yang merupakan abituren Akademi Militer (Akmil) 1992 dianggap tidak akan menjadi pilihan utama karena masih ada sederet seniornya yang sama-sama layak mengemban jabatan tersebut.

"Maruli yang merupakan alumni Akmil 1992 tidak akan berada di prioritas pertama karena ada sejumlah senior di generasi Akmil 90an yang juga layak, memiliki prestasi dan kaya pengalaman," kata Fahmi.

Di sisi lain, Fahmi mengungkapkan bahwa pengisian jabatan Pangkostrad tidak bisa terhindarkan dari dinamika politik.

Hal ini dapat terlihat karena penunjukkan Pangksotrad harus melalui keputusan Presiden.

Namun yang terpenting, kata dia, mestinya hal-hal yang bersifat politis seperti kedekatan dengan kekuasaan maupun kekuatan politik tertentu tidak boleh menjadi pertimbangan utama.

Karena itu, imbuh dia, para pemangku kepentingan termasuk Presiden Joko Widodo jika telah mengantongi nama supaya segera disampaikan.

"Mau Maruli atau siapa pun sepanjang dinilai layak, segera saja dilantik, sehingga isu ini bisa disudahi," tegas dia.