BANDINGKAN Jokowi Cepat Tangani Pungli Tanjung Priuk tapi Ogah Campuri TWK, 56 Pegawai KPK Dipecat

TRIBUN-MEDAN.com - 

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Richo Andi Wibowo menyoroti sikap Presiden Joko Widodo soal polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Richo Andi Wibowo meminta Presiden Jokowi jangan hanya kencang untuk urusan minor, tetapi soal TWK Presiden lepas tangan.

"Begitu diminta jadi saksi pernikahan influencer langsung bergegas," kata Richo dalam diskusi bertajuk 'Pertanggungjawaban Presiden dalam Kasus Pegawai KPK' yang diadakan oleh Constitutional and Adiministrative Law Society (CALS) di kanal Youtube PUSaKO FHUA, Minggu (19/9/2021).

Richo membandingkan juga bagaimana cepatnya Presiden Jokowi saat menangani soal pungli di Tanjung Priok dan soal obat-obatan terkait Covid-19.

"Aksi-aksi teleponan kepada Menkes dan Kapolri itu menjadi simpatik bagi rakyat kecil tapi segera setelah itu rakyat berpikir juga jangan-jangan ini hanya polesan," kata Richo.

Adapun soal banyaknya desakan agar Presiden Jokowi turun tangan, Richo menilai hal tersebut sudah tepat dan logis.

"Karena salah satu jenis pengawasan adalah pengawasan atasan langsung. Dalam hukum pengawasan, kita punya pengawasan atasan langsung, pengawasan fungsional internal, eksternal, pengawasan politis, termasuk pengawasan masyarakat," katanya.

"Jadi ini adalah hal yang sangat logis ketika orang bertanya kepada Presiden, karena itu adalah bentuk logika dari konsep pengawasan atasan langsung. You atasannya, ya you yang ditanya. Kan Anda Presiden, sekarang ya Anda yang ditanya. Jelas," pungkasnya.

Diketahui, dalam pertemuan dengan pimpinan media massa, Kamis (16/9/2021) lalu, Presiden Jokowo tak mau berkomentar soal TWK sebelum putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi keluar.

Jokowi mengingatkan agar segala persoalan jangan kemudian selalu dilimpahkan atau ditarik ke presiden.

"Jangan apa-apa ditarik ke Presiden. Ini adalah sopan-santun ketatanegaraan. Saya harus hormati proses hukum yang sedang berjalan," ucap Jokowi.

Sebelumnya Jokowi juga pernah menegaskan tes wawasan kebangsaan (TWK) jangan serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam kampanye PIlpres 2019 lalu, Jokowi selalu menjanjikan akan memperkuat posisi KPK.

Tapi ke kinian, realitasnya justru dinilai jadi pelemahan KPK.