Baru Tahu Sekarang Utang Indonesia Hampir Rp 6 Ribu Triliun, Anggota DPR Ini Ingatkan Hati-hati

TRIBUN-MEDAN.com- Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad memperingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengelola utang luar negeri Indonesia yang hampir mendekati Rp 6 ribu triliun pada Juli 2021.

"Kami ingatkan pemerintah hati hati menumpuk utang. Jika korupsi masih terus merajalela, belanja APBN tidak tepat sasaran, kemiskinan bisa semakin meningkat," kata Kamrussamad saat dihubungi, Kamis (16/9/2021).

Menurutnya, utang yang terus meningkat dan kenaikan investasi di dalam negeri, tidak sejalan dengan kondisi yang dialami masyarakat.

"Harusnya jika investasi meningkat lapangan kerja terbuka, daya beli meningkat, demand meningkat, aktivitas ekonomi tumbuh maka penerimaan tax ratio bisa dicapai target," kata politisi Gerindra itu.

"Tapi kenyataan sampai semester I 2021, penerimaan tax ratio belum mencapai target. Agak ironi dengan kenyataan di lapangan," sambung Kamarussamad.  

Sebelumnya, Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia hingga Juli 2021 senilai 415,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp5.919 triliun (asumsi kurs Rp14.239 per dolar AS).

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono mengatakan, angka tersebut tumbuh lambat jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

“Utang Luar Negeri Indonesia pada Juli 2021 tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada akhir Juli 2021 tercatat sebesar 415,7 miliar dolar AS atau tumbuh 1,7 persen (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 2 persen (yoy),” ujar Erwin, Rabu (15/9/2021).

Dirinya melanjutkan, perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN Pemerintah.

Untuk ULN pemerintah, tercatat tumbuh lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.

Posisi ULN pemerintah pada Juli 2021 mencapai 205,9 miliar dolar AS atau tumbuh 3,5 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan Juni 2021 sebesar 4,3 persen (yoy).

Baca juga: INGAT Firli Bahuri - Lili Pintauli Langgar Etik KPK, Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Didirikan

Perkembangan ini disebabkan penurunan posisi Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan pembayaran neto pinjaman bilateral, di tengah penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19.

Lanjut Erwin, Pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN Pemerintah secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas.

Yang belanja tersebut antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2 persen), sektor jasa pendidikan (16,4 persen), sektor konstruksi (15,4 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6%).

“Posisi ULN Pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah,” ucap Erwin.