KAPAL Rumah Batak Pemkab Samosir Karam, Anggota DPRD Minta Segera Dilakukan Audit

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Kapal wisata milik Pemkab Samosir yang karam di Dermaga Tuktuk Pulau Samosir Jumat 3 September 2021 masih menjadi perbincangan hangat hingga Sabtu (4/9/2021).

Kapal yang dibangun dengan atap menyerupai Rumah Adat Batak tersebut belum sampai lima tahun usianya, namun sudah tengggelam.

Anggota DPRD Samosir, Rani Magdalena Sitinjak meganjurkan agar segera dilakukan audit terhadap tengelamnya kapal tersebut.

Apalagi, anggaran untuk pengadaan kapal tersrbit cukup fantasti, namun hasilnya terkesan bagai kapal abal-abal.

Tentunya, pejabat-pejabat yang membuat pengadaan kapal tersebut harus bertanggung jawab. "Ini usulan kepala dinas pariwisata atau kebijakan bupati.

Nah, itu 2,3 Milliar pada tahun 2017,"ujar Rani.

Uniknya, kata Magdalena Badan Pengawas Keuangan (BPK) sudah tiga kali masuk ke Kabupaten Samosir.

Yakni pada tahun 2017, 2018 dan 2020, namun meurut Rani terkesan tidak ada pemeriksaan terhadap aset itu.

"Sudah tiga kali bahkan BPK masuk ke Samosir. Kenapa tidak diperiksa itu, apakah memang dokumen yang diminta tidak mereka serahkan?,"ujar Magdalena.

Magdalena merasa janggal, karena menurutnya BPK tidak mungkin luput dan tidak memeriksa anggaran yang mencapai 2 Milliar lebih itu.

Atas peraiah peredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga tiga kali juga bagi Magdalena menjadi hal yang mencurigakan.

Soalnya, Pemkab Samosir yang meraih 4 kali WTP sejak 2017.

Namun, kualitas Kapal Pariwisata yang menghabiskan anggaran 2,3 Milliar tersebut diduga tidak sesuai spek yang ada pada dokumen.

"Makanya, saya curiga. WTP itu kan administrasi, taii lihat dong kapal pariwisata itu 2,3 Milliar. Diceklah apakah sesuai dengan spek, itu kayu kok kayak gitu. Sedangkan kapal biasa dengan anggaran yang tak harus sampai 1 Milliar bisa bertahan lama,"ujar Magdalena.

Magdalena mencurigai adanya mark-up atau penggelembungan dana dalam pengadaan kapal ini.