Percaya Janji Taliban? Hingga Kini Belum Jelas Disampaikan Rincian Aturan Terhadap Hak Perempuan
Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan wanita akan diizinkan untuk kembali bekerja dan melakukan perjalanan ke sekolah dan rumah sakit.
TRIBUN-MEDAN.COM - Ada banyak hal yang bisa berubah setelah Afghanistan jatuh ke tangan Taliban.
Oleh karenanya banyak orang yang mau kabur dari sana.
Ini karena Taliban membuat beberapa peraturan yang dianggap tidak masuk akal.
Dilansir dari dailymail.co.uk pada Jumat (27/8/2021), salah satu seorang pemimpin Taliban telah mengumumkan bahwa musik akan dilarang di Afghanistan.
Selain itu wanita kembali akan diminta untuk bepergian dengan pendamping pria selama dalam perjalanan yang berlangsung beberapa hari.
Tentu saja peraturan itu berbeda jauh dengan janji Taliban di sebelumnya yang mengatakan akan lebih liberal daripada 20 tahun yang lalu.
Memang salam sebuah wawancara dengan New York Times, juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan wanita memang pada akhirnya akan diizinkan untuk kembali bekerja dan melakukan perjalanan ke sekolah, dan rumah sakit.
Akan tetapi mereka akan membutuhkan pendamping pria untuk perjalanan yang berlangsung beberapa hari.
"Musik dilarang dalam Islam, tapi kami berharap kami dapat membujuk orang untuk tidak melakukan hal seperti itu, bukan menekan mereka," kata Mujahid.
Walau begitu, Mujahid menyakini ada perbedaan kehidupan di bawah pemerintahan Taliban ini dari rezim sebelumnya.
"Kami ingin membangun masa depan dan melupakan apa yang terjadi di masa lalu," katanya.
Bahkan mereka juga menolak laporan bahwa Taliban telah melakukan pembalasan terhadap mereka yang menentang mereka dan mencoba untuk menerapkan kembali pembatasan keras pada wanita seperti tahun 1996.
Dia menyarankan kepada New York Times bahwa Taliban akan membiarkan wanita kembali ke pekerjaan mereka di masa depan. Tapi memang ada beberapa syarat. Salah satunya selama mereka mengenakan penutup kepala atau burqa.
Selama masa kekuasaan mereka sebelumnya, wanita Afghanistan hanya bisa meninggalkan rumah dengan burqa - penutup tak berbentuk yang menutupi kepala dan seluruh tubuh.
Taliban juga menyatakan frustrasi pada upaya evakuasi Amerika Serikat (AS).
"Mereka seharusnya tidak ikut campur di negara kita dan mengambil sumber daya manusia kita. Seperti dokter, profesor, dan orang lain yang kita butuhkan di sini," kata Mujahid.
"Karena di Amerika, mereka mungkin akan menjadi pencuci piring atau juru masak. Itu tidak manusiawi."
Terakhir, walau dikecam satu dunia, Taliban mengaku ingin membangun hubungan baik dengan masyarakat internasional.
Mereka juga berjanji akan bekerja sama untuk membahas isu-isu seperti kontraterorisme, pemberantasan opium dan pengurangan pengungsi ke Barat.

Sejumlah perempuan dan anak-anak bergegas ke Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul untuk keluar dari Afghanistan pada Senin (16/8/2021). Para ibu-ibu berusaha menyelamatkan anak-anak meraka agar tak mengalami nasib sama apa yang dialami para wanita di sebelumnya dari tahun 1996 - 2001 saat Taliban berkuasa. (Reuters via BBC)
Mujahid juga membantah laporan bahwa Taliban sekali lagi akan memaksa perempuan untuk tetap tinggal di dalam rumah, seperti yang mereka lakukan dari tahun 1996 - 2001 dan akan mencambuk mereka karena berperilaku tidak baik.
Ia juga membantah laporan bahwa kelompok tersebut memburu mantan sekutu Amerika.
Dia berharap bahwa Taliban dapat bekerja dengan komunitas internasional di masa depan.
Pernyataannya itu datang hanya satu hari setelah dia memberikan konferensi pers yang memperingatkan para wanita untuk tetap di dalam rumah sebelum mereka melatih para pasukannya di bawah agar memperlakukan wanita dengan benar.
Zabihullah Mujahid kembali mengimbau agar kaum perempuan Afghanistan harus berdiam diri di rumah setidaknya untuk saat ini.
Juru bicara Taliban itu mengatakan imbauan itu keluar karena sebagian milisi kelompoknya belum dilatih untuk tidak melukai perempuan.
"Kami khawatir bahwa pasukan kami yang baru dan belum terlatih dengan baik masih mungkin memperlakukan perempuan dengan tidak baik. Kami tidak ingin pasukan kami membahayakan hingga melukai perempuan," kata Mujahid dalam dalam jumpa pers di Ibu Kota Kabul pada Selasa (25/8/2021).
Mujahid menuturkan perempuan Afghanistan harus berdiam diri di rumah sampai rezim Taliban memiliki prosedur baru.
Ia bahkan menjamin perempuan yang bekerja tetap mendapatkan gaji meski harus berdiam diri di rumah.
Menurut Mujahid kebijakan tersebut akan berlangsung sementara waktu sampai Taliban bisa menjamin keamanan kaum perempuan Afghanistan.
Pernyataan Mujahid itu senada dengan ucapan Wakil Komite Kebudayaan Taliban, Ahmadullah Waseq, kepada New York Times di sebelumnya.
Waseq menuturkan bahwa Taliban tak bermasalah melihat perempuan bekerja selama mereka mengenakan kerudung atau hijab. "Tapi untuk saat ini, kami meminta mereka untuk berdiam diri di rumah sampai situasi normal kembali. Saat ini masih berlangsung situasi (darurat) militer," papar Waseq.
Sejak kejatuhan Afghanistan ke tangan Taliban, banyak masyarakat khawatir terkait masa depan dan keamanan mereka, terutama kaum perempuan. Sebab, ketika Taliban berkuasa pada 1996-2001, kelompok itu menerapkan kebijakan yang sangat konservatif bahkan membatasi hak-hak perempuan dan tak jarang brutal terhadap mereka.
Saat itu, kaum perempuan dilarang sekolah dan meniti karir, bepergian tanpa wali laki-laki, hingga diwajibkan menggunakan pakaian burka yang menutupi seluruh tubuh. Taliban tak jarang menghukum perempuan yang dinilai menyalahi aturan mereka.
Meski Taliban telah berjanji akan memerintah dengan lebih terbuka dan melindungi hak perempuan, sebagian masyarakat Afghanistan masih merasa tak aman hidup di bawah kepemimpinan kelompok tersebut.
Di antaranya Direktur Asosiasi Hak Perempuan dari Human Rights Watch, Heather Barr, menuturkan Taliban membuat klaim serupa terakhir kali mereka berkuasa di Afghanistan.
"Penjelasannya itu karena keamanan yang kurang baik sehingga mereka beralasan menunggu situasi menjadi lebih baik baru kemudian perempuan lebih bebas," kata Barr.
"Tapi tentu saja pada tahun-tahun mereka berkuasa, momen itu tidak pernah tiba dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa para perempuan Afghanistan yang mendengar berita ini juga berpikir hari kebebasan itu tidak akan pernah tiba," kata Barr.

Hak-hak perempuan di Afghanistan akan dihormati "dalam kerangka hukum Syariah", demikian dipaparkan juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, pada Selasa (17/8/2021). (REUTERS VIA BBC)
Belum Jelas Aturannya yang Disampaikan Taliban
Memang, Mujahid tak merinci aturan dan pembatasan macam apa yang bakal diterapkan terhadap perempuan.
Sejumlah kelompok advokasi hak-hak sipil khawatir kebebasan perempuan akan sangat dibatasi oleh Taliban.
Kerisauan itu bukan tanpa alasan.
Taliban memberlakukan dan mendukung beragam hukuman sesuai dengan tafsir mereka atas hukum Syariah saat mengendalikan Afghanistan antara 1996 hingga 2001.
Saat itu, kaum perempuan harus memakai burka yang tertutup. Taliban juga melarang perempuan di bawah usia 10 tahun ke atas untuk belajar di sekolah.
Belajar dari pengalaman tersebut, Tolo TV—salah satu stasiun televisi swasta yang menayangkan acara kuis ala Barat, sinetron, dan kontes bakat—memutuskan menonaktifkan para pembawa acara perempuan untuk sementara saat Taliban hendak masuk ke Kabul.
Namun, pada Selasa (17/8/2021), Siyar Sirat selaku pembawa acara berita Tolo News, mengatakan kondisinya mulai kembali ke normal. "SDM kembali normal di kantor, kami menampilkan perempuan di layar kaca dan kami melaporkan dari sekitar kota".
Yang kini dipertanyakan khalayak Afghanistan adalah apakah Taliban bersungguh-sungguh ketika menyatakan bakal menjamin hak-hak perempuan.

Dengan berhati was-was, sejumlah perempuan protes menuntut hak mereka di Kabul. (GETTY IMAGES VIA BBC)
Dunia internasional menanti kesungguhan Taliban
Pesan Taliban tersebut ditanggapi dengan respons beragam oleh publik Afghanistan.
"Saya tidak percaya dengan apa yang mereka katakan," kata seorang perempuan di Kabul kepada BBC, sembari menyaksikan penuturan juru bicara Taliban di layar televisi.
"Itu adalah tipuan dan kami dipancing keluar untuk dihukum. Saya menolak belajar atau bekerja di bawah hukum mereka," timpal perempuan lain.
Hal senada diutarakan Peraih Nobel Perdamaian, Malala Yousafzai.
Dia ditembak oleh Taliban pada usia 15 tahun karena vokal menyuarakan pendidikan anak-anak perempuan di Pakistan.
"Saya berkesempatan untuk berbicara kepada beberapa aktivis di Afghanistan, termasuk aktivis hak-hak perempuan dan mereka berbagi kerisauan bahwa mereka tidak yakin kehidupan mereka akan seperti apa," kata Malala kepada BBC.
"Banyak dari mereka ingat apa yang terjadi pada 1996-2001 dan mereka sangat risau akan keselamatan mereka, hak mereka, perlindungan mereka, kecemasan mereka atas akses ke sekolah."
"Dan kami sudah melihat laporan berita bahwa banyak anak perempuan dipulangkan dari universitas. Banyak dari mereka diminta menikah pada usia 15 tahun, 12 tahun."
Di lain pihak, ada perempuan Afghanistan yang menanti kesungguhan janji Taliban.
"Jika kami bisa bekerja dan mendapat pendidikan, itulah definisi kebebasan buat saya, itu adalah batasan saya. Itu adalah batasan yang belum dilanggar Taliban," kata seorang perempuan Afghanistan.
"Selama hak saya untuk belajar dan bekerja dilindungi, saya tidak keberatan memakai hijab. Saya hidup di negara Islam dan saya bersedia menerima aturan busana Muslim—selama bukan burka karena itu bukan aturan busana Muslim."
Kemudian terdapat pula sejumlah perempuan yang memilih untuk menetap di Afghanistan—apapun yang terjadi ke depannya.
Baca juga: Petinggi Taliban Temui Mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai di Kabul
Mantan presiden Afghanistan Hamid Karzai dikunjungi petinggi Taliban Anas Haqqani, salah seorang komandan Haqqani Network di Kabul, 18 Agustus 2021 (Sumber: Twitter/Straits Times) (Twitter/Straits Times)
Payvand Seyed Ali kini bekerja sebagai konsultan pendidikan di Kabul, tempat dia bermukim dan bekerja selama 10 tahun. Predikatnya adalah penasihat senior bagi Komite Swedia untuk Afghanistan, sekaligus memimpin lembaga pendidikan terbesar pemerintah Inggris di Afghanistan, GEC.
"Saya pikir tidak berguna mengira-ngira atau punya ekspektasi apa yang akan Taliban perihal hak dan pendidikan perempuan. Kami harus bekerja dengan apa yang kami miliki, dan yang kami miliki mencakup janji-janji petinggi Taliban bahwa perempuan dapat mengakses pendidikan dan bekerja.
"Yang masuk akal adalah memperlakukan janji-janji ini bukan sebagai 'upaya mendinginkan suasana', melainkan sebagai komitmen, kemudian bekerja secara aktif dengan pimpinan Taliban untuk menciptakan solusi agar anak-anak perempuan bisa tetap belajar di sekolah dan perempuan bekerja," paparnya kepada BBC.
Menurut Payvand, akuntabilitas adalah kuncinya.
"Anggaran Kementerian Pendidikan, termasuk gaji semua pegawai, hampir seluruhnya berasal dari donatur dan mayoritas difasilitasi serta dimonitor Bank Dunia. Tujuannya tetap, indikator-indikatornya tetap, langkah-langkah akuntabilitas tetap, dan kami harus bekerja dengan pemerintah baru manapun menuju kompromi-kompromi untuk mencapai tujuan pembangunan dan mempertahankan anak-anak kami di sekolah."
"Sejauh ini tampaknya sebagian besar, tapi tidak semua, sekolah-sekolah khusus perempuan tetap buka atau kembali dibuka walau ada perubahan pegawai dan absen yang tinggi. Pegawai distrik dan provinsi sebagian besar terus bekerja," ujarnya.
"Di kawasan pedesaan, saya mendapat berbagai laporan terpercaya bahwa NGO terbesar di negara ini, Komite Swedia untuk Afghanistan, telah kembali membuka atau tetap membuka hampir seluruh sekolah-sekolah khusus perempuan."
"Begitu pula sebagian besar NGO terkemuka yang mendukung pendidikan tata kelola pemerintahan dan sekolah komunitas. Banyak dari sekolah-sekolah komunitas ini punya keterlibatan Taliban sejak didirikan. Banyak dari mereka yang mempertahankan pengajar perempuan atau mullah selama bertahun-tahun."
Dia mengaku akan bertahan di Kabul dan mengatakan banyak perempuan kenalannya kebanyakan masih di rumah masing-masing, dan berhati-hati merencakanakan perjalanan pada hari-hari ke depan.

Para kaum perempuan Afghanistan setelah jatuh ke tangan Taliban. (pixabay)
Menurut aktivis Pashtana Durrani, khalayak harus waspada. "Anda harus paham bahwa apa yang mereka katakan dan berlakukan adalah dua hal berbeda," tuturnya kepada BBC.
"Para mahasiswi di Herat tidak bisa ke universitas, para perempuan di Kandahar diminta pulang ke rumah dan kerabat laki-laki mereka diminta menggantikan posisi di bank."
"Jadi…mereka [Taliban] sedang mencari legitimasi dari semua negara-negara, agar diterima sebagai pemerintah Afghanistan yang sah. Tapi pada saat bersamaan, praktik apa yang mereka lakukan?"
"Entah mereka a) tidak punya kendali atas prajurit di lapangan, atau b) ingin legitimasi tapi tidak mau bekerja. Itu adalah dua hal yang berbeda."
Durrani juga menekankan bahwa manakala Taliban berbicara soal hak-hak perempuan, kelompok itu menyampaikannya dalam istilah yang tidak jelas: "Apakah Taliban bicara soal hak perempuan untuk bepergian, hak bersosialisasi, hak politik, hak perwakilan dan/atau hak memilih? Tidak jelas apakah semua hak akan dijamin atau sebagian dari hak-hak tersebut,"ujarnya.
Para perempuan di Afghanistan kini harus menunggu bagaimana nasib mereka di bawah kekuasaan Taliban, selagi kerisauan dan ketidakpastian tercipta manakala tidak ada pemerintahan yang berfungsi.
"Semua hak-hak mereka dalam 'Islam'—itu adalah frasa yang dipakai Taliban berulang kali ketika menyangkut hidup para perempuan Afghanistan."
Dalam beberapa tahun terakhir, utusan asing dan juru runding Afghanistan telah mencoba tanpa hasil, untuk memastikan apa yang dimaksud para pemimpin Taliban di Doha, Qatar.
Saya sudah pernah mendengar sejumlah referensi soal hak-hak perempuan di negara-negara Arab yang konservatif, seperti Arab Saudi atau Qatar.
Suatu saat salah seorang pendiri Taliban berucap bahwa kelas-kelas universitas akan dipisahkan antara mahasiswa dan mahasiswi, area-area di kampus dipasang partisi, dan penutup kepala diwajibkan.
Kemudian sebuah laporan terbaru dari wilayah perkotaan dan perdesaan menyebutkan bahwa para jurnalis perempuan diminta pulang ke rumah, kemudian para perempuan di kantor mendapat pengarahan bahwa pekerjaan mereka akan diserahkan ke laki-laki.
Pembatasan atau aturan bisa berbeda antara satu wilayah dengan yang lain.
Selalu ada perkataan bahwa aturan di Kabul dan kota-kota lain yang lebih terbuka mungkin berbeda. "Yang jelas kaum perempuan kini akan menguji batasan-batasan itu selagi pemerintahan baru akan muncul dalam waktu dekat," ujar Durrani.
Taliban kuasai Istana Presiden Afghanistan, di Ibu Kota Kabul, Senin (16 Agustus 2021). (AP Photo/Zabi Karimi/CNN)
Baca juga: Menteri Luar Negeri RI Kunjungi Kantor Taliban, Sampaikan 3 Permintaan
Baca juga: TERJADI SERANGAN Bom Setelah Taliban Berkuasa, ISIS Bertanggung Jawab, Puluhan Orang Tewas
Baca juga: Dulu Sama-sama Perangi Amerika, Kenapa Kini Kelompok ISIS Khorasan Perangi Taliban?
Baca juga: Wanita Cantik Ini jadi Target Pembunuhan, Sosok Berpengaruh di Afghanistan Ini Diburu Taliban
Baca juga: Berpacu dengan Waktu untuk Mengevakuasi Warga, ISIS Ledakkan Bom, 90 Warga dan 13 Militer AS Tewas
Baca juga: Afghanistan Semakin Kacau, ISIS Sudah di Kabul, Mujahidin Bangkit Melawan Taliban: 60 Orang Tewas
Baca juga: Perjuangan Ibu 11 Anak Berhasil Selamatkan 10 Anak Remaja Perempuan Tim Robotik Afghanistan
Baca juga: Potret Gubernur Wanita Pertama Afghanistan Angkat Senjata sebelum Ditangkap Taliban, Kini Nasibnya?
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/khalil-rahman-haqqani.jpg)