Langgar Prokes, Vaksinasi Presisi Polda Sumut tak Ada yang Berani Menindak, Pengamat: Harus Dihukum

Satgas Covid-19 Sumut ketakutan, ketika ditanya soal dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) kegiatan vaksinasi Polda Sumut, bertajuk Vaksinasi Presisi di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut Jalan Willem Iskandar/Pancing, Kecamatan Percut Seituan.

Acara vaksinasi yang dinilai amburadul dan sempat dihadiri Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono beserta pejabat Pemprov Sumut dan Pemko Medan itu sama sekali tidak ada yang berani menindak, walaupun jelas-jelas ada indikasi pelanggaran. 

Baca juga: WAKAPOLRI Pantau Vaksinasi, Calo Formulir Malah Gentayangan di Lokasi Tidak Ditindak

Plt Kepala Dinas Kesehatan Sumut sekaligus Jubir Satgas Covid-19 Sumut, Aris Yudhariansyah ketika ditanya mengenai dugaan pelanggaran ini terkesan 'buang badan'.

"Kalau itu jangan kau tanya aku. Pokoknya aku enggak tahu. Karena aku kan di sini (di luar kota)," kata Aris, Rabu (4/8/2021) malam.

Aris mengaku sama sekali tidak mengikuti kabar soal dugaan pelanggaran prokes yang dilakukan penyelenggara vaksinasi Polda Sumut.

Dia pun terang-terangan tak mau memberikan komentar soal masalah ini. 

Baca juga: Tiga Calo Formulir Vaksinasi yang Beraksi saat Kunjungan Wakapolri Kabarnya Ditangkap

"Enggak, enggak bisa (memberi komentar)," katanya menutup telepon.

IDI Bilang Acaranya Jadi Sumber Penularan

Menanggapi dugaan pelanggaran prokes dalam pelaksanaan vaksinasi ini, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatera Utara bereaksi keras. 

Ketu IDI Sumut Ramlan Sitompul menyayangkan adanya kerumunan, yang bisa menjadi pemicu penyebaran kasus Covid-19 di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang.

“Masa vaksinasi dilakukan secara massal? Kita menyesalkan cara seperti itu. Adanya kerumunan maka berpotensi terjadinya penularan Covid-19," kata Ramlan Sitompul, Rabu (4/8/2021).

Baca juga: WAKAPOLRI Pantau Vaksinasi, Calo Formulir Malah Gentayangan di Lokasi Tidak Ditindak

Ia menuturkan, selama ini masih banyak masyarakat yang tidak mempercayai bahaya Covid-19.

Ramlah khawatir, dengan adanya kerumunan saat pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar kemarin menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap wabah tersebut.

“Nanti vaksinnya yang difitnah lagi, dibilang setelah vaksin kena Covid-19. Padahal, Covid-19 itu karena ada kerumunan, bukan karena vaksinnya. Mulai sekarang dikelola dengan baik kegiatan vaksinasi itu," kata Ramlan.

Dia menyarankan, pihak terkait, terlebih-lebih pemerintah daerah dapat memberdayakan fasilitas kesehatan (Faskes) tingkat 1, baik klinik swasta, puskesmas, puskesmas pembantu (Pustu) dan posyandu dalam melakukan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Baca juga: Vaksinasi yang Diselenggarakan Polda Sumut Dikhawatirkan Jadi Klaster Baru Covid-19

Cara itu dinilainya lebih profesional dan efektif mencegah kerumunan saat pelaksanaan vaksinasi. 

Menurutnya, vaksinasi yang dilakukan di fasilitas kesehatan lebih baik dan efektif.