Luhut Binsar Panjaitan: Dari Lubuk Hati Terdalam, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Indonesia

* Luhut: dari Lubuk Hati Terdalam, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat.

* Sebut Ada Bansos Tambahan Rp 39 Triliun Untuk Masyarakat, Berikut Rinciannya.

* Perpanjangan PPKM Darurat Diumumkan Resmi 2-3 Hari ke Depan

* Indonesia Berada dalam Situasi Darurat Militer untuk Menangani Pandemi Covid 19

TRIBUN-MEDAN.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, pemerintah menggelontorkan sebesar Rp 39,19 triliun untuk bantuan bagi masyarakat selama PPKM Darurat.

Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) artinya aturan pemerintah yang membatasi kegiatan masyarakat terutama terkait potensi kerumunan. PPKM diberlakukan untuk membendung laju kenaikan angka positif virus corona atau Covid-19.

Gelontorkan dana itu digunakan untuk bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak.

Hal itu disampaikan Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).

Bantuan itu meliputi:

Pertama, pemberian beras Bulog 10 kg untuk 18,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Kedua, bantuan sosial tunai 10 juta KPM.

Ketiga, pemberian tambahan ekstra 2 bulan untuk 18,9 juta KPM sembako.

Lalu, Luhut menambahkan, ada tambahan untuk 5,9 juta KPM usulan daerah, tambahan anggaran untuk kartu pra kerja senilai Rp 10 triliun, serta subsidi listrik rumah tangga untuk 450 volt dan 900 volt diperpanjang 3 bulan hingga Desember 2021.

"Selanjutnya perpanjangan subsidi kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru dan dosen selama 6 bulan, dan juga subsidi ... listrik libur panjang sampai Desember 2021," jelas Luhut.

Selain itu, Luhut juga memastikan adanya penambahan untuk alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp 33,21 triliun.

Anggaran itu, meliputi penambahan anggaran untuk biaya perawatan pasien Covif-19 di rumah sakit, penambahan insentif nakes, tenaga vaksinasi, pembangunan rumah sakit lapangan dan pembelian oksigen.

Serta, pembagian dua juta obat gratis yang sudah dimulai oleh Presiden kemarin yang isolasi mandiri bagi OTG dan gejala ringan.

"Dan ini akan kita lakukan secara masif," jelasnya yang dikutip dari Tribunnews.com.

Luhut: dari Lubuk Hati Terdalam, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat

Luhut Binsar Pandjaitan juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait penanganan PPKM Darurat Jawa-Bali.

Sebagai Koordinator PPKM Darurat, Luhut menyebut, pihaknya masih banyak kekurangan dalam bekerja.

Hal itu disampaikan Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).

"Sebagai Koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam, Saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKN Jawa Bali ini masih belum optimal," ungkap Luhut.

Luhut pun memastikan, bahwa pemerintah bersama seluruh jajaran menteri serta lembaga terkiat terus berupaya keras memastikan menghentikan penyebaran varian Delta Covid-19 ini.

Selain itu, Luhut juga akan memastikan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak akibat PPKM ini. Yakni, dengan memberikan bantuan sosial (bansos) maupun program bantuan lainnya yang telah disiapkan pemerintah.

"Saya bersama jajaran menteri dan kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan penyebaran varian Delta ini bisa diturunkan dan penyaluran Bansos ke masyarakat," jelas Luhut yang dikutip dari Tribunnews.com.

Luhut Sebut Perpanjangan PPKM Darurat Diumumkan Resmi 2-3 Hari ke Depan

Terkait pemberlakukan PPKM darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah masih melakukan evaluasi. Sehingga, pengumuman diperpanjang atau tidaknya PPKM Darurat akan disampaikan kepada Presiden Jokowi dalam 2 atau 3 hari lagi.

"Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap apakah PPKM dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut, kami akan laporkan kepada Bapak Presiden. Saya kira dalam 2-3 hari ke depan kita akan umumkan secara resmi," kata Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).

Luhut menjelaskan, ada dua indikator yang menjadi evaluasi dalam pengambilan keputusan soal PPKM Darurat. Yakni, penambahan kasus dan bed occupancy rate (BOR) rumah sakit.

Menurutnya, saat ini indikator penambahan kasus dan bed occupancy rate mulai membaik.

"Dan kebetulan dua hari terakhir ini kita lihat membaik dan kita juga melihat periode 14 sampai 21 hari itu kita sudah memasuki dalam periode tersebut," ungkapnya.

Luhut berjanji akan terus bekerja keras bersama para menteri lainnya untuk memastikan penyebaran Covid-19 varian delta bisa diturunkan dan juga bantuan sosial bisa tersalurkan.

Luhut juga meminta agar masyarakat terus mematuhi protokol kesehatan selama periode PPKM Darurat. "Serta mengikuti program vaksinasi yang dijalankan pemerintah selama periode PPKM ini," katanya.

Ke depan, Luhut memastikan akan meningkatkan target vaksinasi untuk bulan Agustus, yang mana target terkini yakni 1 juta vaksinasi.

"Akan kita targetkan 1,5 juta per hari pada bulan depan. Bapak Presiden juga sudah memberikan penekanan kepada para menteri untuk memastikan berbagai program bantuan sosial bisa diterima oleh masyarakat miskin, dan kelompok masyarakat yang berhak, dan ini adalah prioritas Bapak Presiden," pungkasnya dalam artikel Tribunnews.com.

Indonesia Berada dalam Situasi Darurat Militer untuk Menangani Pandemi Covid 19

Sedianya kebijakan yang diterapkan di pulau Jawa-Bali dan 15 kota/kabuten di luar Jawa-Bali itu akan selesai pada 20 Juli.

Namun berdasarkan Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) yang digelar pada Jumat (16/7) kemarin, kebijakan itu diperpanjang 11 hari hingga 31 Juli 2021. 

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) PMK Muhadjir Effendy mengatakan, kebijakan memperpanjang PPKM Darurat itu itu sudah diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Ratas.

”Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, dilanjutkan sampai akhir Juli, sampai akhir Juli PPKM ini," kata Muhadjir di Hotel University Club (UC) UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (16/7/2021).

Dalam ratas itu kata Muhadjir, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa perpanjangan masa PPKM darurat ini akan dipenuhi banyak konsekuensi.

Mulai dari upaya untuk terus menyeimbangkan disiplin warga akan protokol pencegahan penularan Covid-19, standar PPKM, serta pemenuhan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak.

Meski begitu, ia menyebut pemerintah tak sanggup menanggung sendiri biaya hidup masyarakat selama PPKM Darurat.

Karena itu Ia mengajak masyarakat untuk mau membantu warga miskin menghadapi pandemi.

”Karena bansos itu tidak mungkin ditanggung negara sendiri oleh pemerintah. Gotong royong masyarakat. Termasuk civitas akademika UGM di bawah Pak Rektor, saya mohon gerakan membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat PPKM ini," ujarnya.

Muhadjir berharap inisiatif masyarakat untuk saling bantu tetap terjaga. Termasuk mengharap adanya dukungan dari berbagai pihak seperti institusi pendidikan dan lain sebagainya.

"Saling bantu, saling bergandeng tangan mengulurkan tangan, termasuk sedekah masker karena bagaimanapun [bagi] masyarakat di bawah, masker barang yang mahal, tidak mungkin kita meminta kesadaran melulu tanpa upaya kita membantu mereka. Saya mohon ada gerakan untuk membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini. Untuk saling membantu, saling bergandeng tangan, saling mengulurkan tangan," harapnya.

Di sisi lain Muhadjir juga mengingatkan bahwa meski diperpanjang atau diperketat sekuat apa pun, PPKM tak akan efektif selama masyarakat belum memiliki kesadaran untuk tidak melanggar protokol kesehatan.

Muhadjir percaya, apapun upaya pemerintah akan mubazir selama tak disertai kesadaran dari masyarakat untuk menahan mobilitasnya.

"Protokol kesehatan adalah nadi yang paling utama di dalam upaya kita menangani Covid-19," tegasnya.

Sinyalemen perpanjangan PPKM Darurat sebelumnya dimunculkan Menkeu Sri Mulyani. Sinyal yang diberikan, PPKM Darurat diperpanjang jadi 6 minggu. Kebijakan memperpanjang PPKM Darurat tak lepas dari belum turunnya kasus positif Covid-19.

Setiap hari kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah dan memecahkan rekor harian dalam beberapa hari terakhir.

Pada Jumat (16/7/2021) kemarin kasus harian positif Covid-19 bertambah 54.000 kasus. Alhasil, jumlah total warga yang terpapar virus Corona kini mencapai 2.780.803 orang.

Kasus sembuh harian bertambah 28.079 orang, sehingga totalnya mencapai 2.204.491 warga sembuh. Kemudian kasus kematian bertambah 1.205, sehingga secara kumulatif kasusnya menembus 71.397 orang.

Satgas juga menyebut ada tambahan kasus aktif harian mencapai 24.716, sehingga totalnya mencapai 504.915 kasus. Sementara angka suspek 226.551 dan pemeriksaan spesimen mencapai 258.532 sampel.

Terkait kondisi pandemi saat ini, Muhadjir menyatakan Indonesia sebenarnya kini tengah berada dalam situasi darurat militer dalam menangani pandemi Covid-19. Ia menyatakan demikian karena melawan Covid itu adalah situasi memerangi musuh tak kasat mata.

”Sebetulnya pemerintah saat ini walaupun tidak di-declare, kita ini kan dalam keadaan darurat militer. Darurat itu kan ukurannya tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Sekarang ini sudah darurat militer karena kita berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat," kata Muhadjir.

Muhadjir mengatakan musuh tak kasat mata ini tak pandang bulu dalam memilih musuhnya. Kaidah-kaidah hukum peperangan tak berarti di mata virus Covid-19.

"Semua orang dianggap kombatan kan oleh Covid ini. Dulu kita kira orang hamil, anak-anak tidak jadi sasaran. Sekarang anak-anak dan ibu hamil sudah banyak yang jadi korban, yang meninggal sudah mulai banyak. Ini artinya perang asimetris menghadapi Covid-19," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Oleh karena itu, sambungnya, dalam menangani pandemi Covid-19 ini maka Presiden Jokowi juga melibatkan jajaran TNI/Polri. "Ini betul-betul daruratnya sudah darurat militer. Hanya musuhnya memang bukan musuh militer konvensional, tapi pasukan tak terlihat itu," katanya.

Dalam kondisi darurat militer melawan virus Covid-19 ini pemerintah tak bisa berjalan sendirian. Partisipasi aktif warganya diperlukan. Atas dasar itu, sambungnya, pemerintah tak henti-hentinya mengingatkan masyarakat agar turut melindungi diri masing-masing dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Kesadaran menerapkan protokol kesehatan adalah tameng agar terhindar dari serangan paparan Covid-19, sementara pemerintah menyiapkan kebijakan macam PPKM darurat untuk bisa dipedomani bersama.

"Presiden selalu wanti-wanti pokoknya protokol kesehatan selalu ditegakkan. Pendekatan koersif penting tetapi itu bukan segala-galanya dan itu bukan pendekatan yang natural," kata Muhadjir.

"Pendekatan yang natural adalah kesadaran, kesadaran masyarakat. Nah marilah kita semuanya agar masyarakar semakin menyadari. Paling nggak pakai masker, maskernya harus dobel karena tingkat ancamannya semakin ganas," imbuhnya.

(Tribun Network/fik/fah/dod/Tribunnews.com)