Lahan Medan Club Mau Dijual, Edy Rahmayadi Sebut Pemprov Sumut yang Harus Beli

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN-Ada kabar bahwa lahan Medan Club mau dijual pemiliknya.

Lahan tersebut berada persis di samping kantor Pemprov Sumut, atau di Jalan RA Kartini, Medan.

Terkait kabar lahan Medan Club mau dijual, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengutarakan niat untuk membelinya.

Menurut mantan Ketua Umum PSSI, lahan tersebut tidak boleh jatuh ke orang lain.

Baca juga: CATAT Kota Medan Berada di Level 3 Krisis Covid-19, Begini Komentar Edy Rahmayadi

"Kalau itu memang mau dijual, itu tak boleh orang lain, harus pemprov," kata Edy Rahmayadi, Sabtu (10/7/2021).

Menurut Edy Rahmayadi, adapun yang menjadi alasan Pemprov Sumut harus membeli lahan Medan Club tersebut, selain karena letaknya, juga lantaran luas lahanya yang mencapai 1,3 hektare.

Dengan ukuran luas tersebut, dinilai cocok untuk bisa menampung seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Pemprov Sumut.

"Kalau nanti lahan seluas 1,3 hektare Medan Club dimiliki Pemprov Sumut, berarti seluruh kantor dinas bisa ditampung di situ. Satu atap," ucapnya.

Baca juga: BREAKING NEWS Senin Pintu Masuk ke Kota Medan Ditutup, Ini Lima Titik Penyekatannya

Di samping itu, ia tak ingin bila akhirnya lahan tersebut dibeli pihak lain, justru dikhawatirkan akan membuat kantor Gubernur Sumut nantinya bakal dikelilingi lokasi-lokasi hiburan yang tentunya bisa menimbulkan citra negatif bagi Pemprov Sumut.

"Yang kedua kalau itu dibeli pihak lain, terus dibikin jadi mall, hotel, tempat hiburan, kacau itu. Masa kantor berseberangan dengan, kalau ada live music-nya kan jadi salah," ujarnya.

Edy Rahmyadi pun mengungkapkan, bahwa memang sudah ada terjalin komunikasi awal terkait rencana penjualan lahan Medan Club. 

Baca juga: Komentar Edy Rahmayadi Soal Kegiatan Agama di Rumah Ibadah Selama PPKM Mikro

Bahkan, Pemprov Sumut sudah diminta membuat surat resmi rencana pembelian, dengan tujuan supaya bisa dibahas oleh pemilik Medan Club yang jumlahnya sekitar 200 orang.

"Nanti kalau memang iya, hitung lah appraisal-nya. Kalau memang appraisal berapa, nanti kita cek kondisi uang Pemprov berapa. Kalau memang bisa 2022, ya berapa bayar dulu. Kalau bisa 2023, ya 2023 kan begitu itu," pungkasnya.(ind/tribun-medan.com)