BERITA Trending #BAWAPULANGJOKOWI, Kritik Mahasiswa BEM UNS Pelemahan KPK, Janji Jokowi Ditagih

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Jokowi lagi-lagi jadi sasaran kritik mahasiswa.

Sebelumnya Jokowi  sempat dijuluki The King of Lip Service. Bahkan ahasiswa di Semarang yang tergabung dalam BEM KM Unnes turut menyasar Puan Maharani.

Ketua DPR tersebut dijuluki Queen of Ghosting.  

Kini Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret (UNS) melontarkan kritikan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui media sosialnya.

Tak tanggung-tanggung, kritikan BEM UNS yang dilontarkan di #BAWAPULANGJOKOWI.

Ketua BEM UNS, Zakky Musthofa Zuhad mengatakan, pihaknya melontarkan kritikan tersebut, sebagai momentum dari para mahasiswa yang dianggap sudah tersadarkan atas gagalnya pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: CORONA MENGGANAS, Edhie Baskoro Ingatkan Negara Jangan Gagal, Terbaru 1.040 Per Hari Meninggal

"Hari ini merupakan momentum dari kawan-kawan yang makin tersadarkan dengan banyaknya kegagalan-kegagalan negara," kata Zakky, kepada TribunSolo.com, Rabu (7/7/2021).

Zakky menjelaskan, kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kegagalan tersebut mulai dari pelemahan KPK, peran KPK yang dikebiri.

Masalah keadilan supremasi hukum dan persoalan ekonomi.

"Yang kami liat dan kami rasakan, pemerintah saat ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan," ujar Zakky.

Dia mengatakan, postingan yang dilontarkan BEM UNS sebagai refleksi selama pemerintah Presiden Joko Widodo berlangsung.

Kecewa Janji Jokowi

Postingan tersebut juga dimaksudkan agar Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga melakukan evaluasi karena dinilai banyak gagalnya.

"Jadi ada narasi dari BEM UNS bahwa mungkin melihat momentum perlu kita refleksikan beberapa catatan- catatan yang perlu diingatkan kembali oleh pak Jokowi sebagai Presiden RI yang melontarkan janji-janji," tutur Zakky.

Kemudian dia mengklaim para mahasiswa juga sepakat dengan apa yang BEM UNS katakan yaitu bahwa Presiden Joko Widodo telah gagal dalam menjaga ekonomi, serta supremasi hukum.