TERKAIT Seleksi Direksi BUMD, DPRD Minta Wali Kota Bobby Tak Menjadikannya sebagai Ajang Balas Budi

Dinilai Sarat Kepentingan, DPRD Minta Seleksi Direksi BUMD Kota Medan Tak Jadi Ajang Balas Budi

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - DPRD Kota Medan meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk tidak menjadikan seleksi direksi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang tengah berlangsung sebagai ajang balas jasa atau balas budi.

Karena diketahui, ada banyak nama-nama kader partai politik yang melamar pada seleksi Direksi BUMD.

Padahal sesuai aturan, calon pelamar tidak boleh berasal dari Partai Politik dan dibuktikan dengan surat pernyataan.

Anggota Komisi III DPRD Medan, Rudiawan Sitorus mengatakan jika seleksi BUMD menjadi ajang untuk membalas jasa beberapa relawan pemenangan pasangan Bobby Nasution - Aulia Rachman maka tidak akan berhasil mendapatkan SDM yang berkualitas.

"Kita tidak ingin pemilihan direksi ini sebagai ajang balas budi. Kita sangat khawatir proses tersebut mengakibatkan pemko Medan menanggung kerugian dan tidak berdampak pada masyarakat kota Medan," kata Rudiawan, Jumat (25/6/2021).

Apalagi, kata dia, tiga BUMD Kota Medan yang ada saat ini menjadi perusahaan yang menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jika seleksi tidak dilakukan dengan penuh integritas, maka tiga BUMD ini hanya akan menjadi beban dan tidak menghasilkan apa-apa.

"Kita mengharapkan seleksi direksi BUMD bisa menghasilkan orang-orang yang memiliki kompetensi memimpin dan bisa mendongkrak PAD kota Medan mencapai target. Bukan sebaliknya, menghabiskan APBD," tuturnya.

Dia mengingatkan apabila seleksi jabatan direksi BUMD sebagai ajang balas budi, maka akan menghasilkan direksi tidak profesional dalam bekerja.

"Perjalanan pergerakan BUMD selama ini sebaiknya dijadikan evaluasi, bahwa ternyata sangat dibutuhkan SDM berkualitas yang mengisi posisi Direksi BUMD," ungkapnya.

Ditegaskannya, dari tahun ke tahun tiga BUMD di antaranya PUD Pasar, PUD Rumah Potong Hewan (RPH) dan PUD Pembangunan selalu merugi dan tidak memberikan keuntungan kepada Pemko Medan.

Padahal, kata dia, penyertaan modal yang diberikan kepada Pemko Medan kepada BUMD ini diharapkan mampu memberi kontribusi yang maksimal untuk keuangan daerah.

"Hari ini kita menyaksikan, BUMD yang ada terus merugi, honor karyawan terancam bahkan pengelolaan aset yang ada di BUMD ini tidak maksial dikembangkan," ungkapnya.

"Makanya ini menjadi evaluasi besar seharusnya, terlebih di masa pembukaan seleksi. Harus dipikirkan dengan matang," tambahnya.