BEDA dengan Ketua KPK Firli, Menteri Tjahjo Kumolo Tegas Siap Dipanggil Komnas HAM soal TWK KPK

TRIBUN-MEDAN.com - Polemik 'penyingkiran' 75 pegawai KPK masih jadi sorotan publik.

Pemanggilan terhadap lembaga terkait dugaan pelanggaran HAM pada proses alih status pegawai KPK menjadi ASN itu kembali dilakukan.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri enggan memenuhi panggilan Komnas HAM.   

Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengaku siap jika dipanggil oleh Komnas HAM terkait polemik pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

• NASIB Lili Pintauli, Pimpinan KPK Dilaporkan Novel Baswedan Cs ke Dewas terkait Kasus Tanjungbalai

Namun, Tjahjo siap hadir jika dinilai dan terbukti ikut bertanggung jawab dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN itu.

"Loh, kalau saya dipanggil saya merasa ikut bertanggung jawab, saya siap saja," kata Tjahjo saat ditemui di Gedung ANRI, Jakarta, Rabu (9/6/2021) malam.

Tjahjo pun menegaskan, bahwa pihaknya sejak awal tidak ikut campur dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui TWK.

Menurut Tjahjo, semua proses itu melalui peraturan Komisioner KPK. Karena, lanjutnya, Kominioner KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan pihak ketiga.

• GEGER Yasonna Laoly Bilang PNS Kemenkumham Sudah TWK, Bandingkan Novel Baswedan Lulusan Akpol

"Kami KemenPANRB tidak ikut campur," tegas Tjahjo.

Selain itu, Tjahjo juga mempertanyakan terkait TWK yang disangkutpautkan dengan pelanggaran HAM

"Kalau ada yang itu (pelanggaran,red) Hak Komnas HAM untuk mencari data dan mengumpulkan data," terang Tjahjo.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera melayangkan surat panggilan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Keduanya dinilai sebagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK.

Keduanya akan dimintai keterangan sebagai pihak soal TWK yang terus menuai polemik beberapa waktu terakhir.

"Mungkin lusa ya (BKN). Saya belum cek juga. (Kemenpan-RB) nanti nyusul semua. Jadi meminta keterangan ini kita kemudian menguji nanti," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di kantor Komnas HAM, Selasa (8/6/2021).