Breaking News

Polemik Pegawai KPK Dipecat

BERITA NOVEL BASWEDAN - 590 Pegawai KPK Dukung Perjuangan Novel Cs, Minta Tunda Lantik ASN KPK

Sebenyak 590 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mendukung Novel Baswedan dkk.

Editor: Salomo Tarigan
Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
Aksi demo sejumlah Pegawai KPK menolak Pelemahan KPK September 2019 

- Dukungan mengalir kepada Novel Baswedan dkk, Sebanyak 590 Pegawai KPK minta pelantikan pegawai KPK ditunda

- Penundaan pelantikan buntut dari tak diloloskanya sejumlah pegawai KPK dalam TWK hingga berbuntut pemecatan.

TRIBUN-MEDAN.com - Sebenyak 590 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mendukung Novel Baswedan dkk.

Mereka meminta pelantikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) ditunda.  

TWK sendiri memang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.  

Penundaan ini juga buntut dari tak diloloskanya sejumlah pegawai KPK dalam TWK hingga berbuntut pemecatan.

"Pagi tadi 590 (pegawai lulus TWK)," kata Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi KPK Giri Suprapdiono kepada Tribunnews.com, Minggu (30/5/2021).

Giri merinci, pegawai tersebut berasal dari berbagai divisi, seperti Direktorat Pengaduan Masyarakat, Direktorat Penyelidikan, Direktorat Penyidikan, serta Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi Instansi.

"Benar. Bahkan direktorat lain juga melakukan hal sama: Direktorat Dumas, Direktorat Penyelidikan, Direktorat Penyidikan, Direktorat PJKAKI, dan beberapa unit lain," ungkapnya.

Diprediksi jumlah dukungannya akan terus bertambah.

BERITA KPK - Bongkar Percakapan dengan Firli Bahuri, Harun Sebut Ketua KPK Ditekan Kekuatan Besar

Diketahui total pegawai KPK yang lulus TWK mencapai 1.271 orang.

Merespons adanya dukungan yang dilakukan oleh hampir setengah dari jumlah pegawai yang lulus TWK, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk segera turun tangan menyelesaikan polemik tersebut.

"Kalau sudah lebih 500 presiden yang harus bertindak. Ada hal ihwal genting memaksa yang membuat presiden berdasarkan UUD 1945 berhak mengeluarkan Perppu. Pada titik tertentu dia juga dapat mencopot seluruh pimpinan KPK," kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari, ketika dihubungi terpisah.

Baca juga: LIVE TINJU DUNIA: Link Live Streaming Nordine Oubaali vs Nonito Donaire, Quigley vs Shane Mosley Jr

Pelaksanaan TWK bagi pegawai KPK berujung penonaktifan 75 pegawai lembaga antirasuah.

KPK, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan sejumlah kementerian kemudian mengadakan rapat penentuan nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved