Terkait Kondisi Papua Belakangan Ini, Peneliti LIPI Dorong Pemangku Kepentingan untuk Bersikap Etis

Sedangkan 5 anggota lainnya berhalangan hadir, namun mengikuti langkah rekannya untuk kembali ke pangkuan NKRI.

Kabar tersebut dibagikan oleh akun Instagram resmi Divis Humas Polri @divisihumaspolri, Rabu (5/5/2021).

Kelompok Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) pimpinan Alex Hamberi menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Tangkapan Layar Instagram @divisihumaspolri

Penyerahan diri sejumlah anggota NRFPB itu tak lepas dari usaha Satgas Nemangkawi dan Satuan Intelkam Polres Nabire yang melakukan pendekatan dan penggalangan terhadap kelompok NRFPB.

Sehingga kelompok ini dengan sepenuh hati serta tanpa tekanan dan paksaan menyatakan berhenti dan keluar dari keanggotaan kelompok NRFPB.

"Maka dengan sepenuh hati dan penuh kesadaran serta sejujur-jujurnya kami menyatakan berhenti dan keluar dari keanggotaan NRFPB dan kami kembali menjadi warga NKRI yang baik," ucap Alex Hamberi yang artikelnya telah tayang sebelumnya di Tribun-Papua.com dengan judul Pimpinan NRFPB Alex Hamberi dan Anggotanya Menyerahkan Diri ke NKRI

Polri menyambut baik penyerahan diri Alex Hamberi dan anggota NRFPB ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Dorong Dialog Papua Damai

Sementara, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengaku menerima dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Panglima Marsekal TNI Hadi Tjahjanto soal konflik Papua.

Hal ini ia lontarkan dalam diskusi bertajuk “Stop Pelanggaran-Pelanggaran HAM, Papua Damai” di kanal Youtube DPD GAMKI Jakarta, Rabu (5/5/2021).

“Kami membicarakan tentang penyelesaian masalah Papua itu. Komnas sudah menyampaikan beberapa kali usulan yang kami sebut dialog damai. Jadi, usulan itu sudah kami sampaikan kepada bapak presiden. Kemudian, mendapat sambutan positif,” ujar Taufan.

Pihak Komnas HAM pun merasa senang dengan sambutan itu.

Taufan lalu meminta Presiden Jokowi menyampaikan dukungan politik soal dialog damai dengan masyarakat Papua.

“Bahkan waktu itu kami minta, kalau Komnas HAM idenya itu disetujui, maka bapak presiden tolong juga berikan dukungan politik,” kata Taufan.

Ia mengatakan, dukungan ini penting agar masyarakat Indonesia tidak salah paham.