BABAK Baru Vaksin Nusantara Vs BPOM, Giliran 100 Tokoh Dukung BPOM, DPR Tuding BPOM Berpolitik

TRIBUN-MEDAN.COM - Polemik Vaksin Nusantara memasuki babak baru setelah 100 tokoh menyatakan dukungan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Beberapa tokoh yang ikut mendukung deklarasi dukungan untuk BPOM ini di antaranya, Erry Riyana Hardjapamekas, Mustofa Bisri, Abdillah Toha, Ade Armando, Ainun Nadjib, Akmal Taher, Alissa Wahid, dan Anita Wahid.

Kemudian, Ananda Sukarlan, Halik Malik, Joko Anwar, Pandu Riono, dan Jajang C Noer.

Ada pula komunitas masyarakat sipil Kawal Covid-19.

Namun Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena menuding BPOM bermain politik untuk mendapatkan  dukungan dari tokoh-tokoh nasional.

Deklarasi dukungan untuk BPOM itu dibacakan Natalia Soebagjo, anggota Transparency International Indonesia (TII), dalam sebuah acara yang digelar secara daring, Sabtu (17/4/2021).

"Kami, yang nama-namanya tercantum di bawah ini, bersikap berpegang pada pendirian BPOM yang merupakan badan resmi di Indonesia dan bekerja berdasarkan prosedur-prosedur, disiplin, dan integritas ilmiah," kata Natalia.

Dia mengatakan, integritas dan independesi BPOM tidak perlu diragukan lagi.

Menurut Natalia, BPOM selama ini telah mengabdi untuk menjaga kesehatan masyarakat di NKRI.

"Biarkan BPOM bekerja tenang bersama tim pakarnya," ujarnya dikutip tribun-medan.com dari kompas.com.

Natalia menegaskan, ia dan para tokoh yang mendukung BPOM ini bukan bermaksud menghalang-halangi pengembangan vaksin Covid-19.

Ia menyatakan, tiap penelitian vaksin dan obat sudah sepatutnya dihargai sebagai sebuah upaya dalam mengatasi pandemi.

Namun, pengembangan vaksin dan obat semestinya berdasarkan kaidah ilmiah.

"Setiap penelitian dan pengembangan vaksin dan obat kami hargai sebagai ikhtiar membuka kemungkinan baru melawan pandemi. Tentu dengan tetap mengindahkan asas-asas ilmiah," kata Natalia.

"Mari kita ingat bahwa hidup mati jutaan rakyat adalah taruhannya," ujar dia. 

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas membantah tudingan yang menyebut dukungannya disponsori oleh BPOM. Erry menyatakan, dukungan itu disampaikan tanpa pengaruh siapapun.

"Saya pikir itu tafsiran yang salah sama sekali, kami tidak meminta izin siapapun," kata Erry dalam acara deklarasi yang berlangsung virtual, Sabtu (17/4/2021).

Erry menuturkan, inisiatif deklarasi itu muncul dari perbincangan dalam grup WhatsApp bernama Gerakan Sejuta Tes Antigen hingga akhirnya dapat mengumpulkan 100 orang yang menyatakan dukungan kepada BPOM.

"Awalnya dari situ, kemudian masing-masing menghubungi temannya masing-masing, berkumpul lah kami 100 orang. Jadi sesederhana itu kepedulian kami sebagai warga yang waras," ujar Erry dikutip dari kompas.com.

Ia pun menepis anggapan bahwa BPOM telah bermain politik dengan mengumpulkan para tokoh yang menyatakan dukungan kepada BPOM.

"Enggak ada hubungannya, kami tidak minta izin, kami juga tidak diminta oleh siapapun. Ini murni kepedulian kami sebagai warga yang waras," kata dia.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena menuding BPOM bermain politik setelah ia mendapat informasi soal akan adanya gerakan dukungan kepada BPOM dari tokoh-tokoh nasional.

"Kita tahu siapa-siapa yang sedang menggerakkan sekarang memakai narahubung tertentu mengumpulkan para tokoh, seolah-olah nanti mendukung Badan POM bahwa mereka dizolimi, kan ini enggak bener ini," kata Melki dalam acara diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu.

Politikus Partai Golkar tersebut menduga, gerakan dukungan terhadap BPOM disponsori oleh BPOM sendiri sehingga ia menyebut BPOM telah berpolitik.

"Kami tahu siapa yang menggerakkan itu, informasi sudah masuk ke kami, lalu sekarang Badan POM sebagai lembaga independen tersebut mengumpulkan para tokoh kemudian mengatakan Save Badan POM dan Save Kepala Badan POM dan sebagainya," ujar Melki. (kompas.com)