Keramba Jaring Apung dan Galian C di Kawasan Danau Toba Ganggu Pariwisata yang Dicanangkan Jokowi

TRIBUN-MEDAN.com, BALIGE – Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata (Kadisbudpar) Provinsi Sumatera Utara Ria Novida Telaumbanua menyampaikan bahwa Keramba Jaring Apung (KJA) dan galian C yang berada di kawasan Danau Toba mengganggu geliat pariwisata. 

Kawasan Danau Toba yang kini dikenal sebagai super prioritas destinasi pariwisata, ia harapkan selesai dengan masalah KJA dan galian C.

Kedua hai ini ternyata disinggung dalam pembicaraan internal Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang diselenggarakan di Hotel Niagara di Parapat pada Senin (12/4/2021). 

“Kedua hal itu disinggung dan itu merupakan satu PR yang harus diselesaikan kalau memang Danau Toba jadi super prioritas bagi kita. Super prioritas bagi presiden, tapi kitanya enggak, ya ini kan tugas kita bersama,” ujarnya, Selasa (13/4/2021). 

Ia menyampaikan bahwa Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi memberikan perhatian khusus akan maraknya KJA dan galian C yang ada di kawasan Danau Toba.

Menurutnya batasan KJA di kawasan Danau Toba sudah diatur. 

Hal senada disampaikan Bupati Toba Poltak Sitorus, ia membeberkan bahwa produksi ikan melalui KJA di perairan Danau Toba sudah mencapai 85 ribu ton per tahun padahal menurut aturan hanya bisa 10 ton ikan.

“Sudah pasti kan. Pak Gubernur juga memberikan perhatian tentang itu, juga Pak Kapolda juga seluruh jajaran Forkopimda. Bagaimana agar KJA itu tidak melewati batas-batas yang sudah ditentukan. Kan ada batasnya itu,” terang Ria Novida Telaumbanua. 

“Kalau sudah melewati batas itu, harus kita buatkan satu peraturan dong atau sanksi. Nah ini yang harus dilakukan. Itu kan dihubungkan dengan pariwisata dan pasti itu mengganggu,” sambungnya. 

Menurutnya kehadiran KJA di perairan Danau Toba yang telah melewati batas maksimal memiliki dampak serius bagi mutu air Danau Toba. Hal itu, ia katakan terlihat bahwa air Danau Toba itu hisa menimbulkan gatal-gatal, berbau, dan baju mutu air terganggu. 

“Ya itu mengganggu, soalnya mutu airnya terganggu, terus berbau, timbulkan gatal-gatal para wisatawan. Ini kan kita menjual danau kan gitu, danaunya kan harus bersih, harus sehat. Ini kan yang jadi pemikiran kita, dan Pak Kapolda sudah sampaikan itu bahwa akan turun langsung untuk menyelesaikan hal tersebut bersama dengan bupati setempat,” ungkapnya. 

Lebih lanjut, ia menguraikan perihal galian C yang ada di kawasan Danau Toba saat ini. Selain KJA, ia memastikan bahwa galian C di kawasan Danau Toba juga menjadi pengganggu bagi geliat pariwisata. 

Dengan demikian, ia berharap melalui pembicaraan internal dan tertutup antara Gubernur, Kapolda, TNI dan seluruh bupati yang ada di kawasan Danau Toba mampu menyelesaikan permasalahan galian C yang memengaruhi aktivitas pariwisata. 

“Nah, itu juga. Dilihat dulu apakah galian C itu ada izinnya apa enggak. Kalau udah ada izin berarti udah disurvey. Karena disurvey dulu baru dikasih izin, apakah mengganggu terhadap aktivitas masyarakat atau tidak,” tuturnya.

Bahkan galian C yang telah memiliki izin sebelumnya pun harus dikaji ulang manakala ada permasalahan lingkungan dan aktivitas warga yang terganggu.