Asia Tenggara di Ambang Perang Gegara Sengketa Laut China Selatan, Menhan AS Telepon Menhan Prabowo

Kawasan Asia Tenggara Semakin Memanas, Ketika China Dituding Semakin Agresif di Kawasan Laut China Selatan (LCS)

TRIBUN-MEDAN.COM – Angkatan bersenjata Filipina sedang menyelidiki laporan yang menyebut bahwa kapal militer China mengejar kapal sipil yang membawa wartawan Filipina di Laut China Selatan.

Hal itu diungkapkan militer Filipina pada Jumat (9/4/2021) sebagaimana dilansir AFP.

Awalnya, seorang awak media ABS-CBN Filipina sedang melakukan perjalanan ke Second Thomas Shoal di Kepulauan Spratly yang diperebutkan pada Kamis (8/4/2021).

Tiba-tiba, kapal yang ditumpangi jurnalis tersebut dikejar oleh sebuah kapal Penjaga Pantai China dan dua kapal tempur cepat milik angkatan laut China.

Ketegangan di peraiwan yang kaya sumber daya tersebut telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

Pasalnya, ratusan kapal China terdeteksi di Whitsun Reef, yang juga berada di kepulauan Spratly.

China, yang mengeklaim hampir seluruh Laut China Selatan, berulangkali menolak permintaan Filina untuk menarik kapal-kapalnya dari sana.

Filipina beralasan, ratusan kapal China tersebut telah memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) mereka secara tidak sah.

Juru Bicara Angkatan Bersenjata Filipina Mayor Jenderal Edgard Arevalo mengungkapkan keprihatiannya atas laporan mengenai pengejaran terhadap jurnalis tersebut.

"Melalui Komando Barat Angkatan Bersenjata Filipina, kami melakukan penyelidikan dan verifikasi untuk mengambil tindakan ke depan,” sambung Arevalo yang dilansir dari Kompas.com.

ABS-CBN mengatakan, kapal yang membawa krunya diminta oleh kapal Penjaga Pantai China untuk mengidentifikasi dirinya.

Setelah itu, kapal tersebut melambat dan berbalik. Namun, tiba-tiba muncul dua kapal yang bergerak sangat cepat dari cakrawala.

"Dalam beberapa menit, bentuk dan desain unik dari kapal tempur cepat Tipe 22 Houbei menjadi terlihat. Kedua kapal berkemampuan rudal tersebut melanjutkan pengejaran," lapor ABS-CBN.

Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin mengatakan bahwa laporan itu mengkhawatirkan.