Para Kades dan Perangkat Desa di Sergai Belum Terima Gaji hingga Pelayanan Kepada Warga Tak Maksimal

TRIBUN-MEDAN.com - Sebagian besar para kepala desa dan para perangkat desa se Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) sampai saat ini belum menerima gaji sepeser pun.

Hal ini lantaran Anggaran Dana Desa (ADD) yang sumbernya dari APBD Kabupaten tak kunjung cair.

Selain ADD sampai kini desa-desa pun belum ada menerima Dana Desa (DD) sehingga Pemerintah Desa belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat. 

"ADD dan DD belum ada cair, entah lah. Kalau bisa ADD ini dulu yang cair karena ini untuk gaji. Ya bukan hanya perangkat desa yang belum gajian, kami pun sama kok. Untuk operasional kami beli kertas ya pendahuluan, udah macam orang kaya saja kami (para Kades)," ujar Kepala Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan, Suyanto Jumat, (2/4/2021). 

Pada bulan Oktober 2020 lalu, para perangkat desa di Desa Jatimulyo ini sempat melakukan aksi unjukrasa damai di kantor desa.

Mereka pun sempat melakukan mogok kerja lantaran selama 6 bulan mereka belum menerima gaji. Saat itu kondisinya kejadian yang sama dialami oleh seluruh Kades dan perangkat se Kabupaten Sergai.

Terkait kondisi yang terjadi saat ini, Suyanto pun menyebut kalau anggotanya saat ini belum ada niat untuk melakukan aksi seperti yang dulu. 

"Sekarang saya lah yang korat-karit asik pinjaman saja mereka sementara saya mau minjam siapa?. Yang sedih melihat 5 orang Kaur kita karena mereka nggak bisa meninggalkan pekerjaannya (selalu di kantor). Kalau Kepala Dusun (Kadus) mereka hanya piket di kantor seminggu sekali bergantian selebihnya bisa cari makan di luar ngerjain yang lain kalau Kaur mana bisa," kata Suyanto. 

Saat sekarang ini, Suyanto menyebut para Kades juga harus pintar-pintar mengatur keuangan. Karena sudah menjadi orang nomor satu di Desa banyak undangan pesta yang harus dihadiri. Hampir setiap hari katanya selalu ada undangan pesta yang harus dihadiri.

"APBDes ini sebenarnya sudah siap kita cuma ada saja yang harus diganti. Disuruh masukkan ini katanya terpaksa kita pangkas yang lain. Nanti setelah diganti ada lagi disuruh masukkan yang lain. Itu yang buat lama," kata Suyanto. 

Beberapa Kadus yang diwawancarai www.tribun-medan.com berpendapat kalau Pemkab seperti tidak pernah belajar dari pengalaman.

Kejadian keterlambatan pencairan ADD bukan baru kali ini saja terjadi namun selalu menjadi persoalan diawal tahun. Efeknya sulit untuk gajian tepat waktu orang-orang yang ada di Pemerintahan Desa.

"Di Deliserdang kami dengar sudah cair ADD mereka bahkan DD nya juga sudah cair. Kok bisa mereka cepat cairnya kan itu harusnya ditanya. Apa mungkin bisa memberikan pelayanan maksimal sama masyarakat kalau kami juga belum terima gaji?. Kami jugakan punya keluarga, banyak kawan yang mau pangsan sekarang ini karena sudah bulan April ini, kalau gajian awal bulan kami harusnya tapi dari Januari apapun belum ada sampai sekarang," kata salah satu Perangkat Desa di Kecamatan Teluk Mengkudu yang meminta agar namanya tidak dituliskan. 

Beberapa Perangkat Desa menyebut karena kondisi ini mereka kini sudah banyak pinjaman. Selain kepada Kepala Desa mereka juga mereka sudah meminjam ke sanak keluarga.

Disebut hal yang biasa jika DD yang sumbernya dari APBN terkadang digunakan Pemerintah Desa untuk menggaji perangkat.

"Kalau ada DD duluan yang cair kadang itu dipakai dululah untuk gaji kami dibuat Kepala Desa. Nanti kalau cair ADD baru dikembalikan. Ya supaya ada pegangan kami makanya dibuat seperti itu. Kalau nggak seperti itu mau makan apa anak binik kami," kata salah satu Kadus asal Kecamatan Perbaungan.

(dra/tribun-medan.com).

IST. Pelantikan Kades di Sergai beberapa waktu lalu.