KISRUH PARTAI DEMOKRAT, Jhoni Allen Sebut KLB Untuk Mengembalikan Hakikat Partai Yang Demokratis

KISRUH PARTAI DEMOKRAT, Jhoni Allen Sebut KLB Untuk Mengembalikan Hakikat Partai Yang Demokratis

TRIBUN-MEDAN.COM, SIBOLANGIT - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, yang diselenggarakan pada Jumat (5/3/2021) kemarin, kini telah selesai.

Dari KLB tersebut, sampai saat ini masih menjadi perbincangan yang hangat di tengah masyarakat.

Pasalnya, pelaksanaan KLB Partai Demokrat ini dianggap ilegal oleh kubu dari Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Namun, dari para penyelenggara yang di dalamnya terdapat banyak tetua partai berlambang mercy ini, mengklaim jika pelaksanaan KLB ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pimpinan sidang defenitif pada KLB kemarin Jhoni Allen Marbun, mengungkapkan pelaksana KLB ini intinya untuk mengembalikan hakikat partai yang demokratis sesuai dengan nama partainya.

Dirinya mengatakan, terselenggaranya KLB ini juga dikarenakan adanya ketidakstabilan atau ketersumbatan di dalam internal Partai Demokrat sendiri.

"KLB ini kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada, dan ini kita kembalikan ke aturan semula. Tujuan kita ingin mengembalikan partai ini sesuai dengan tujuan para pendiri awal," kata Jhoni Allen, Senin (8/3/2021).

Berdasarkan hasil dari KLB kemarin, diketahui saat ini seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat di bawah pimpinan AHY telah dinyatakan demisioner.

Sedangkan untuk periode selanjutnya, saat ini Partai Demokrat dipimpin oleh Dr H Moeldoko sebagai Ketum terpilih periode 2021-2025 berdasarkan hasil KLB.

Ketika ditanya program ke depannya, Johnny Allen menjelaskan jika nantinya mereka akan melakukan konsolidasi partai mulai dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Di mana DPD dan DPC memiliki fungsi dan wewenang yang selama ini dianggap dikangkangi oleh DPP, akan dikembalikan ke masing-masing perwakilan.

"Karena sesungguhnya DPD dan DPC inilah yang punya rakyat, sementara DPP itu hanya manager saja. Bukan malah mengambil alih kekuasaan dan kewenangan DPD dan DPC. Bahkan, kerja keras mereka di daerah juga tetap harus dihargai," katanya.

Dirinya menjelaskan, selama kepemimpinan yang dibawa oleh AHY dianggap sudah menjauh dari tujuan dan aturan Partai Demokrat.

Diketahui, selama kepemimpinan anak mantan presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, banyak kader bahkan petinggi partai yang langsung dipecat karena dianggap sudah tidak sejalan.