News Video
DETIK-detik AHY Pimpin Massa ke Kemenkumham, LAWAN Jenderal (Purn) Moeldoko!
AHY pimpin massa Partai Demokrat yang merupakan Ketua DPD se-Indonesia menyambangi Kemenkumham untuk tolak KLB Deliserdang
HARI INI AHY ke Kemenkumham untuk pastikan KLB Deliserdang ilegal
TRIBUN-MEDAN.COM - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pimpin massa Partai Demokrat yang merupakan Ketua DPD se-Indonesia menyambangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk menolak hasil KLB Deliserdang, Senin (8/3/2021).
AHY tampil dengan kacamata hitam.
Ia meminta Kemenkumham menyatakan KLB Deliserdang ilegal dan inkonstitusional.
"Agar Kemenkumham menolak, sebagai kegiatan yang ilegal, kegiatan yang inkonstitusional, kami sebut KLB abal-abal," kata AHY saat tiba di Kemenkumham, Senin (8/3/2021).
AHY mengatakan, pihaknya memiliki berkas lengkap dan otentik yang menunjukkan penyelenggaraan KLB tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
Ia juga menyebut peserta KLB Deliserdang itu bukanlah kader-kader Partai Demokrat pemilik hak suara yang sah.
"Mereka hanya dijaketkan, diberikan jas Partai Demokrat seolah-olah mewakili suara yang sah. Proses pengambilan keputusannya pun tidak sah, kuorumnya tidak dipenuhi sama sekali, tidak ada unsur DPP," ujar AHY.
Ia menjelaskan, berdasarkan AD/ART, KLB baru dapat diselenggarakan jika disetujui dan diikuti oleh sekurang-kurangnya 2/3 ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 1/2 ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Indonesia.
Selain itu, KLB juga mesti disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Faktanya, kata AHY, syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh penyelenggara KLB Deliserdang.
AHY 'Sentil' Moeldoko
"Saya juga dulu adalah prajurit. Beliau juga adalah prajurit. Dalam keprajuritan menghormati senior wajib dilakukan," begitu lah ucapan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) setelah Moeldoko menerima hasil KLB Partai Demokrat di Deliserdang, 5 Maret 2021.
AHY memberikan kode ada pengecualian untuk Moeldoko.
Meski Moeldoko pernah menjabat sebagai Panglima TNI, AHY menegaskan kalau Kepala Staf Kepresidenan itu bukan contoh yang baik.