Moeldoko Bahas Kepulangan Habib Rizieq: Negara Bukan Hanya Mikiri Orang yang Bersuara Keras

TRIBUN-MEDAN.com - Sejak kepulangannya ke Indonesia, imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menjadi sorotan banyak pihak.

Habib Rizieq mengatakan siap melakukan rekonsiliasi namun dengan syarat yang harus dipenuhi pemerintah Indonesia.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko ikut angkat bicara mengenai kepulangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Dalam penuturannya, Moeldoko mempertanyakan ujaran Habib Rizieq.

Dilansir Tribunmedan.com dari TribunWow.com, hal itu disampaikannya dalam tayangan di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (12/11/2020).

Moeldoko menegaskan pemerintah tidak bermasalah dengan Habib Rizieq, bahkan terkait tinggalnya ulama tersebut selama 3,5 di Arab Saudi.

Menanggapi kepulangan Rizieq, Moeldoko menyebutkan hak-hak ulama tersebut sebagai warga negara sudah dipenuhi.

Moeldoko juga menegaskan tidak ada upaya menghalang-halangi Rizieq.

"Yang diperlukan di sini adalah masing-masing punya hak dan tanggung jawab," jelas Moeldoko.

"Hak sebagai warga apa? Tanggung jawab sebagai warga apa? Negara juga punya hak dan tanggung jawab untuk menjalankan semuanya itu, agar apa aturan-aturan itu bisa ditegakkan, berjalan dengan baik," jelasnya.

Menurut Moeldoko, pemerintah hanya berupaya menjalankan kewajiban untuk melindungi warga negara yang tidak terbatas pada satu orang saja.

"Karena negara itu melindungi semuanya, bukan hanya mikirin orang yang suaranya keras, minority enggak dipikirkan, enggak," ungkap mantan Panglima TNI ini.

"Enggak, semuanya harus merasakan aman, nyaman. Untuk itu tugas negara harus menyelenggarakan situasi dengan sebaik-baiknya," paparnya.

Diketahui sebelumnya Rizieq sempat tersandung sejumlah kasus hukum, bahkan diisukan mendapat pencekalan selama tinggal di Arab Saudi.

Sepulangnya ke Tanah Air, Habib Rizieq menegaskan dirinya siap berekonsiliasi dengan pemerintah Indonesia.