Hal yang Kemungkinan Terjadi Pada Indonesia Bila Joe Biden Jadi Presiden AS, Kerja Sama Makin Sulit?

"Namun, di sisi lain Trump juga tipe presiden yang bergerak berdasarkan sentimennya sendiri dan cenderung punitive atau menghukum pada negara yang tidak disukai sehingga menciptakan uncertainty bagi pelaku usaha negara tersebut," jelasnya.

Menurut Shinta, Indonesia juga ikut terdampak gaya pemerintahan Trump tersebut.

Ini melihat, sepanjang pemerintahan Trump, Indonesia untuk pertama kalinya di-review sampai dua kali untuk mempertahankan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP).

Akibat kebijakan Trump pula, mekanisme dispute settlement di WTO menjadi tidak berfungsi, sehingga kasus-kasus yang ingin dimenangkan Indonesia melalui WTO sulit memiliki perkembangan yang cepat.

Dia juga berpendapat, kebijakan Trump terhadap China turut menciptakan peluang ekonomi bagi Indonesia.

Namun, Shinta menilai, Indonesia tidak memperoleh keuntungan yang berarti dari peralihan perdagangan juga Investasi dari AS maupun China sepanjang 2018-2019.

Baca juga: Mantan Pramugari Ini Bongkar Perilaku Para Artis di Pesawat, Urutkan 10 Artis Berperilaku Baik

Bahkan, investasi maupun ekspor Indonesia-AS cenderung lebih rendah di 2019 bila dibandingkan dengan 2019.

"Karena perang dagang pun nilai tukar kita jadi melemah pasca Q3 2018 dan sampai sekarang belum bisa mencapai level 13.000 lagi. Trump juga membuat Indonesia diklasifikasikan sebagai “negara maju” dalam hal penerapan mekanisme anti subsidi di AS sehingga ke depannya Indonesia lebih sulit memenangkan sengketa anti-subsidi bilateral dengan AS," terang Shinta.

Berbeda dengan Trump, gaya pemerintahan Demokrat cenderung lebih formal dan mematuhi prinsip multilateral.

Menurut Shinta, hal ini menciptakan kepastian relasi dagang dan investasi.

Ini pun terlihat pada kepemimpinan Obama, dimana Indonesia bisa meningkatkan ekspor dan investasi, yang tidak pernah terjadi saat masa kepemimpinan Trump.

"Namun, di sisi negatifnya penekanan pada “fair trade” yang menyebabkan peningkatan kasus-kasus trade remedies yang dilakukan AS secara bilateral maupun multilateral terhadap Indonesia. Ini bisa mengancam bahkan mematikan ekspor unggulan nasional bila kita kalah," kata Shinta.

Lebih lanjut, Shinta mengatakan, bila nantinya yang menjadi Presiden AS berikutnya adalah Trump, maka usulan limited trade deal Indonesia-AS kemungkinan besar bisa lebih mudah dan lebih cepat direalisasikan karena sifat pemerintahnya lebih pragmatis.

Sementara, bila Biden yang terpilih, maka limited trade deal mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama atau perlu ditransformasikan.
Dia menilai, hal ini dikarenakan Biden memiliki agenda tersendiri terkait mulitlateralisme dan AS yang mungkin beralih menjadi lebih menyukai kesepakatan dagang yang patu dengan aturan WTO.

"Di luar itu, kami tidak memproyeksikan banyak perubahan karena semua tergantung pada daya tarik iklim usaha dan investasi Indonesia, khususnya karena konflik AS-China dan negara-negara cenderung terus dipertahankan oleh Biden karena kebutuhan ekonomi internalnya sendiri, khususnya untuk job creation," kata Shinta.

Baca juga: Sebelum Meninggal di Ruang Sidang, Hakim Haposan Sirait Mengeluh Berat Badannya Turun Drastis